Trump Kenakan Tarif 25% dan Penalti pada Tetangga RI – Update Terbaru

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan bahwa India akan menghadapi tarif 25% dan penalti tambahan mulai Jumat atas kelanjutan perdagangannya dengan Rusia. Langkah ini diambil setelah Trump memberi Rusia batas waktu sepuluh hari untuk mencapai kesepakatan damai dengan Ukraina. Dalam sebuah unggahan di akun Truth Social miliknya pada hari Rabu (30/7/2025), Trump menyatakan bahwa ‘India adalah teman kita’, tetapi AS akan relatif sedikit berbisnis dengan Negeri Hindustan itu. Pada saat yang sama, ia mencatat bahwa tetangga Indonesia di Samudera Hindia itu terus membeli peralatan militer dan energi dari Rusia di tengah konflik Ukraina. “Semuanya buruk! Oleh karena itu, India akan membayar tarif 25%, ditambah penalti untuk hal-hal di atas, mulai 1 Agustus,” tulis Trump. AS sebelumnya mengenakan tarif 26% untuk barang-barang India pada bulan Maret sebagai bagian dari pengumuman ‘Hari Pembebasan’ Trump, yang mencakup impor aluminium, baja, dan produk turunannya, sebelum menangguhkannya untuk sementara. Di sisi lain, New Delhi menyatakan bahwa mereka hanya akan menandatangani perjanjian perdagangan dengan AS dari posisi yang kuat, bukan berdasarkan tenggat waktu atau sebagai ‘alat negosiasi’. Awal pekan ini, Trump mengubah batas waktu penyelesaian konflik Ukraina dari 50 hari menjadi hanya sepuluh hari. Ia juga mengancam akan mengenakan tarif hingga 100% kepada mitra dagang Rusia kecuali Moskow mencapai kesepakatan damai dengan Kyiv. Rusia telah berulang kali menyatakan kesediaannya untuk merundingkan penyelesaian damai konflik Ukraina, tetapi menolak ultimatum Trump, menyebutnya merugikan upaya perdamaian. Para pejabat Rusia telah menekankan bahwa setiap negosiasi harus didasarkan pada realitas di lapangan dan mengatasi akar penyebab konflik. “Tidak ada tekanan tambahan yang akan menggagalkan upaya Rusia untuk mencapai kepentingan nasionalnya dan bergerak di sepanjang jalan kami yang independen, berdaulat, dan berkelanjutan,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Sergey Ryabkov.

Source link