Ketegangan perbatasan antara Kamboja dan Thailand semakin meningkat setelah pembicaraan bilateral tidak mencapai kesepakatan dan bentrokan senjata terjadi, menewaskan seorang prajurit Kamboja. Untuk menyelesaikan sengketa perbatasan yang berlangsung selama bertahun-tahun, Kamboja memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag. Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, secara resmi mengumumkan langkah ini melalui unggahan di Facebook, di mana Kamboja memilih jalur hukum internasional untuk mencari solusi damai atas sengketa perbatasan dengan Thailand.
Wakil Perdana Menteri Kamboja, Prak Sokhonn, juga terlihat memegang surat resmi untuk ICJ sebagai bukti dari upaya Kamboja dalam menyelesaikan sengketa ini melalui proses hukum internasional. Konflik terkini antara kedua negara terjadi pada akhir bulan lalu dan menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi di wilayah perbatasan yang masih menjadi pemicu bentrokan.
Thailand sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan Kamboja ini. Meskipun sebelumnya Bangkok menyatakan lebih memilih penyelesaian sengketa melalui jalur bilateral, Kamboja tetap berusaha mengajak Thailand untuk bersama-sama membawa kasus ini ke ICJ. Namun, Jika Thailand menolak, Kamboja akan melanjutkan proses hukum secara sepihak.
Dalam menghadapi situasi ini, Kamboja juga mengumumkan tindakan protes dengan menghentikan pembelian listrik, bandwidth internet, dan produk Thailand lainnya. Selain itu, stasiun televisi lokal juga diminta untuk menghentikan penayangan film-film Thailand sebagai bentuk protes terhadap sikap Thailand dalam menyelesaikan sengketa perbatasan ini.
Kamboja sendiri bukanlah hal asing bagi ICJ, sebelumnya negara ini telah menang dalam sengketa seputar kuil Preah Vihear pada tahun 1962 dan meminta klarifikasi atas wilayah sekitarnya pada tahun 2013. Meskipun demikian, proses penyelesaian sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand melalui jalur hukum internasional di ICJ masih menimbulkan ketegangan di antara kedua negara tersebut.