Airlangga Dukung Indonesia dalam Mendukung Reformasi WTO

Pemerintah Indonesia turut serta dengan 31 negara utama dalam membahas rencana reformasi Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Dialog ini terjadi dalam forum Informal Gathering of WTO Trade Minister yang digelar di sela acara Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2025 di Paris, Prancis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga mengadakan pertemuan dengan Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala. Dalam konferensi pers online, Airlangga menyatakan bahwa mereka bersama negara-negara kunci sedang merumuskan agenda reformasi WTO.

Indonesia dan negara-negara anggota WTO lainnya memiliki pandangan serupa terkait permasalahan yang sedang dihadapi WTO dalam menjaga stabilitas perdagangan global. Meskipun WTO berhasil meningkatkan perdagangan global, penurunan tarif, dan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sejak didirikan pada 1995, namun banyak permasalahan mulai terjadi. Beberapa di antaranya terkait dengan relevansi regulasi dan mandat WTO, upaya unilateral AS dalam perang dagang kedua, dan proses penyelesaian sengketa yang kurang efektif.

Dalam konteks ini, Indonesia dianggap memiliki posisi strategis dalam upaya reformasi WTO. Sebagai negara besar di Asia Tenggara, Indonesia diharapkan dapat mewakili negara berkembang dengan inklusifitas sehingga semua kepentingan negara-negara dapat diakomodasi di dalam WTO. Airlangga menegaskan bahwa Indonesia mendukung reformasi WTO dan akan memastikan perwakilan di Pertemuan Tingkat Menteri ke-14 di Kamerun untuk mengawal rencana tersebut.

WTO, sebagai satu-satunya organisasi perdagangan internasional, memiliki fungsi sebagai forum negosiasi perjanjian perdagangan internasional serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan keanggotaan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, negara ini telah merasakan manfaat signifikan dalam peningkatan perdagangan internasional melalui berbagai fasilitasi yang diberikan oleh WTO.

Source link