PBB Krisis Keuangan Akibat AS Tunggak, Siap PHK Massal

Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sedang bergerak untuk menghadapi gelombang pemangkasan besar-besaran. Dalam sebuah memo internal, disebutkan bahwa PBB akan memotong anggaran tahunannya sebesar 20% dari total US$3,7 miliar dan berpotensi melakukan pemotongan sekitar 6.900 posisi pekerjaan, yang hampir merupakan seperlima dari total tenaga kerja mereka.

Langkah penghematan ini dipicu oleh krisis keuangan yang semakin memburuk, yang sebagian besar disebabkan oleh kegagalan Amerika Serikat dalam membayar kontribusi keuangannya. Sebagai negara penyumbang hampir seperempat dari dana tahunan PBB, kegagalan AS dalam memenuhi kewajibannya telah menciptakan defisit dana sebesar hampir US$1,5 miliar.

Meskipun demikian, dalam memo internal yang ditulis oleh Kepala Pengelola Keuangan PBB, Chandramouli Ramanathan, tidak secara langsung menyebutkan masalah tunggakan yang disebabkan oleh Amerika Serikat. Ia menggambarkan pemotongan anggaran tersebut sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh yang dikenal dengan “UN80” yang dimulai sejak Maret lalu.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, telah mengisyaratkan adanya reformasi besar-besaran yang sedang dipertimbangkan. Hal ini mencakup kemungkinan penggabungan beberapa departemen utama, pengalihan sumber daya antar wilayah, dan bahkan pemindahan kantor ke tempat-tempat yang mempunyai biaya operasional lebih murah.

Peran Amerika Serikat dan China juga menjadi sorotan dalam krisis keuangan PBB. Keterlambatan pembayaran dari China, sebagai negara penyumbang terbesar kedua, telah semakin memperburuk masalah likuiditas PBB bersama dengan Amerika Serikat. Saat ini, kedua negara tersebut bertanggung jawab atas lebih dari 40% pendanaan badan dunia ini.

Tindakan Presiden AS, Donald Trump, untuk memotong dana bantuan luar negeri juga telah memiliki dampak signifikan terhadap program-program kemanusiaan PBB. Pengurangan dana ini telah memaksa berhenti mendadaknya puluhan program kemanusiaan PBB dan diperkirakan akan berdampak langsung pada jutaan orang di seluruh dunia.

Dalam upaya untuk meredakan tekanan dari Washington, Antonio Guterres telah mengumumkan langkah-langkah untuk memangkas anggaran secara sukarela. Namun, ada kekhawatiran bahwa upaya tersebut mungkin tidak akan membuahkan hasil jika pemerintah AS tidak memberikan konsesi yang dibutuhkan. Selain itu, Guterres juga berencana untuk menghapus birokrasi yang dianggap tidak efisien dalam organisasi PBB, sebagai bagian dari rencana reformasi besar yang sedang dipertimbangkan.

Source link