Di tengah sorotan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), Dapur MBG di Pesantren Persatuan Islam (Persis) Tarogong, Garut, justru tampil sebagai contoh yang berjalan mulus. Bukan hanya karena dapurnya aktif menyediakan makanan untuk para santri, tetapi juga karena seluruh rantai pengelolaannya melibatkan lingkungan pondok sendiri, mulai dari keluarga santri sebagai pemasok bahan pangan hingga para santri sebagai penerima manfaat.
Dapur MBG yang Mengandalkan Ekosistem Pondok
Hampir seluruh bahan makanan untuk dapur ini dipasok langsung oleh orangtua santri yang juga menjadi mitra produksi. Pola ini membuat dapur MBG di Pesantren Persis Tarogong terasa berbeda, karena tidak sekadar menjalankan program bantuan makanan, melainkan membangun ekosistem yang saling terhubung di lingkungan pesantren. Program ini mulai diuji coba sejak Desember 2024, lalu resmi berjalan setelah peluncuran Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) oleh Presiden Prabowo Subianto pada Januari 2025.
Selama lima bulan beroperasi, pengelola dapur bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disebut mampu menjaga kualitas makanan tanpa keluhan berarti. Pengawasan dilakukan ketat agar setiap hidangan tetap sesuai standar dan aman dikonsumsi para santri.
Kunjungan PCO dan Pengawasan Standar Gizi
Deputi 1 Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) M Isra Ramli bersama rombongan datang langsung melihat aktivitas dapur. Mereka meninjau proses pengolahan makanan sekaligus café kopi yang dikelola para alumni pondok. Kunjungan itu memberi gambaran bahwa program MBG di pesantren tidak hanya menyasar pemenuhan gizi, tetapi juga membuka ruang partisipasi ekonomi dari lingkungan sekitar.
Dapur MBG di Garut dijalankan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Gizi Nasional (BGN). Aturan ini diterapkan untuk menjaga mutu bahan, proses masak, hingga distribusi makanan. Langkah tersebut juga menjadi upaya pencegahan terhadap risiko yang kerap dikhawatirkan dalam program makanan massal, termasuk isu keracunan. Karena itu, seluruh bahan yang diolah dipastikan memenuhi standar gizi yang dianjurkan.
Garut Masih Butuh Ratusan Dapur MBG
Di Kabupaten Garut, saat ini sudah ada 19 unit SPPG yang tersebar di 14 kecamatan dan 19 desa. Setiap unit mampu melayani sekitar 3.000 porsi makanan atau penerima manfaat. Namun, kebutuhan di wilayah ini masih jauh lebih besar. Kepala Bappeda Kabupaten Garut, Didit Fajar Putradi, menyebut Garut masih memerlukan lebih dari 300 Dapur MBG untuk menjangkau kebutuhan yang ada.
Pemerintah daerah, kata Didit, telah menyiapkan dukungan berupa lokasi dan infrastruktur yang dibutuhkan agar program bisa diperluas. Dengan model seperti di Pesantren Persis Tarogong, Dapur MBG bukan hanya soal membagikan makanan, tetapi juga soal membangun sistem pasokan, pengawasan, dan keterlibatan warga yang membuat program lebih mudah dijalankan secara berkelanjutan. Source link
