Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memastikan bahwa dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 sudah final setelah melalui proses pembahasan. RUPTL tersebut akan berlaku selama 10 tahun ke depan dan sesuai dengan rencana ketenagalistrikan yang telah disahkan sebelumnya melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) hingga tahun 2060. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu, menyatakan bahwa dokumen RUPTL tersebut telah disetujui dan siap untuk dibawa ke meja Presiden RI Prabowo Subianto. Dokumen ini tetap sesuai dengan rencana yang telah dibahas sebelumnya dan harus sejalan dengan RUKN.
Berbicara tentang karakter RUPTL terbaru, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Pati Jaya, menegaskan bahwa dokumen ini akan bersifat adaptif dan tidak terlalu kaku. RUPTL adaptif memungkinkan adanya fleksibilitas dalam mengakomodasi perubahan kebutuhan tenaga listrik di masa depan. Dalam RUPTL 2025-2034, sebanyak 60% dari tambahan pembangkit listrik baru akan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti yang telah disebutkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya. Proyek-proyek ketenagalistrikan akan mengutamakan investasi pada EBT untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Menyusul dari draft RUPTL, diperkirakan bahwa diperlukan investasi sekitar Rp 1.100 triliun untuk mendanai proyek-proyek EBT. Investasi ini akan terbagi pada interkoneksi jaringan listrik sebesar Rp 400 triliun dan pembangunan pembangkit sekitar Rp 600-700 triliun. Bahlil juga menekankan bahwa peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang cukup besar diperlukan guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. RUPTL yang adaptif dan berorientasi pada EBT menjadi langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut.