Tantangan dalam Reformasi Intelijen Indonesia
Reformasi intelijen Indonesia sedang menghadapi dua tantangan utama yang perlu segera diatasi, yaitu manajemen sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan. Menurut Aditya Batara Gunawan, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, “Reformasi Intelijen Indonesia” mengungkapkan hal ini dalam diskusi “Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen” di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta.
Pengawasan Intelijen Masih Bersifat Politis
Menurut Aditya, pengawasan intelijen oleh Komisi I DPR RI melalui Timwas Intelijen masih bersifat politis. Diperlukan reformasi intelijen yang lebih terstruktur untuk mengatasi hal ini tanpa mengesampingkan prinsip demokrasi dan akuntabilitas.
Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif LESPERSSI, juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengawasan intelijen. “Prinsip akuntabilitas harus dijaga agar ada kontrol demokratis yang efektif,” ujarnya.
Perkembangan Kelembagaan BIN dan Ancaman Siber
Rodon Pedrason, mantan Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), menilai bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) telah berkembang pesat. BIN menjadi lebih adaptif terhadap perubahan strategis dan memiliki beberapa kedeputian baru yang berfokus pada siber, komunikasi, dan informasi.
Namun, kultur intelijen yang semakin terbuka bisa mengurangi prinsip kerahasiaan. Andhika Dinata, seorang jurnalis, menyoroti minimnya keterlibatan masyarakat sipil dalam struktur BIN.
Diyauddin, analis utama Maha Data Lab 45, mengingatkan bahwa ketergantungan pada teknologi asing dalam sistem intelijen nasional bisa menimbulkan risiko keamanan yang serius. Awani Yamora Masta, Kepala Kantor Internasional FISIP UI, menekankan perlunya respons cepat terhadap ancaman siber seperti disinformasi dan manipulasi data.
Reformasi Intelijen Harus Lebih Terstruktur
Diskusi ini menyoroti pentingnya “Reformasi Intelijen Indonesia” yang struktural dan terukur. Menurut Yudha Kurniawan, Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, perlu strategi yang matang dalam tata kelola intelijen agar tetap efektif tanpa mengesampingkan prinsip demokrasi dan akuntabilitas.
Dengan pengelolaan yang lebih baik, reformasi intelijen Indonesia dapat menjadi lebih transparan, profesional, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan global.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Dua Tantangan Utama Dalam Tata Kelola Dan Pengawasannya
Sumber: Dua Tantangan Utama Dalam Tata Kelola Intelijen
