Reformasi Intelijen Indonesia Didorong Lewat Pendidikan, Rekrutmen, dan Pengawasan yang Lebih Ketat
Di tengah perubahan lanskap keamanan yang makin rumit, reformasi intelijen Indonesia kembali disorot sebagai kebutuhan mendesak, bukan sekadar wacana akademik. Badan Intelijen Negara (BIN) dinilai tidak cukup hanya bergerak cepat, tetapi juga harus lebih presisi dalam membaca ancaman, memperkuat kualitas personel, dan membuka ruang pengawasan yang lebih jelas agar tidak melenceng dari fungsi utamanya.
Isu itu mengemuka dalam diskusi terbatas bertajuk Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia yang digelar Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie pada 19 Maret 2025. Forum ini mempertemukan akademisi, peneliti, dan praktisi untuk membedah arah pembenahan intelijen Indonesia di tengah transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto.
BIN Dinilai Perlu Lebih Adaptif terhadap Ancaman Baru
Yudha Kurniawan, dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie yang bertindak sebagai moderator, menegaskan bahwa reformasi intelijen tidak bisa berhenti pada perubahan struktur semata. Menurut dia, pembenahan harus menyentuh budaya kerja, pola pikir, hingga mekanisme pengawasan lembaga agar BIN benar-benar siap menghadapi ancaman global yang terus berubah.
Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, menambahkan bahwa ukuran keberhasilan lembaga intelijen terletak pada kemampuannya mengidentifikasi ancaman sejak dini dan meresponsnya secara tepat. Ia menilai pendekatan Threat-Based Intelligence sudah menjadi standar di banyak negara dan semestinya diadopsi BIN agar kerja intelijen tidak hanya reaktif, tetapi juga mampu mencegah eskalasi risiko sebelum berkembang lebih jauh.
Rizal juga menyoroti kondisi ekonomi yang belum stabil sebagai sinyal bahwa deteksi ancaman belum berjalan optimal. Dalam pandangannya, intelijen seharusnya tidak sekadar membaca peristiwa yang sudah terjadi, melainkan memetakan potensi gangguan yang bisa memengaruhi stabilitas negara di masa depan.
Rekrutmen Personel Jadi Titik Lemah yang Harus Dibenahi
Peneliti Center for International Relations Studies, Awani Yamora Masta, menggarisbawahi bahwa efektivitas badan intelijen sangat ditentukan oleh cara merekrut dan menempatkan personel. Ia menilai rekrutmen harus bertumpu pada kompetensi teknis, kecocokan psikologis, dan kebutuhan organisasi, bukan pada pertimbangan politik yang justru merusak profesionalisme.
Dalam diskusi itu, Awani juga menyinggung praktik di negara maju yang menyeleksi personel intelijen secara ketat, mulai dari latar akademis hingga kesiapan menghadapi dinamika kerja yang penuh kerahasiaan dan tekanan tinggi. Menurutnya, Indonesia perlu menata ulang proses seleksi agar lembaga intelijen tidak kehilangan karakter profesionalnya.
Ia turut mengkritik gejala yang dianggap bertentangan dengan prinsip dasar kerja intelijen, seperti tampilan yang terlalu mencolok di ruang publik. Dalam pandangannya, intelijen seharusnya bekerja senyap, efektif, dan tidak menarik perhatian berlebihan.
Pengawasan Tak Boleh Tertinggal
Muhamad Haripin dari BRIN menekankan bahwa penguatan BIN harus berjalan beriringan dengan mekanisme pengawasan yang jelas. Ia mengingatkan, tanpa kontrol yang memadai, perluasan kewenangan intelijen berisiko menimbulkan penyalahgunaan wewenang, apalagi di tengah tumpang tindih kewenangan antar lembaga dan minimnya transparansi anggaran maupun operasional.
Haripin menilai Indonesia perlu mempertimbangkan model oversight seperti yang diterapkan di sejumlah negara, misalnya melalui komite khusus di DPR atau audit independen. Dengan cara itu, kerja intelijen tetap berada di jalur yang sesuai fungsi: mengumpulkan informasi, menganalisis ancaman, dan mendukung stabilitas nasional, bukan menjadi alat intervensi politik atau hukum secara berlebihan.
Arah Reformasi: Profesional, Terukur, dan Akuntabel
Diskusi tersebut menghasilkan sejumlah titik tekan yang dianggap penting untuk reformasi intelijen Indonesia. Di antaranya penerapan Threat-Based Intelligence sebagai standar operasional BIN, pembaruan rekrutmen berbasis keahlian seperti analisis data, teknologi informasi, diplomasi, dan kontraterorisme, serta penegasan independensi kelembagaan agar promosi maupun penempatan tidak dipengaruhi afiliasi politik.
Selain itu, peserta diskusi juga mendorong penguatan pengawasan melalui komite khusus di DPR atau audit independen, serta penyesuaian regulasi agar pengelolaan intelijen lebih transparan dan efisien. Dalam konteks keamanan yang semakin kompleks, reformasi ini dipandang bukan hanya soal membesarkan lembaga, tetapi memastikan BIN bekerja lebih cermat, profesional, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
