Organisasi paramiliter Pemuda Pancasila didirikan pada 28 Oktober 1959 oleh Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai bagian dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang bertujuan melawan ancaman komunisme oleh PKI. IPKI sendiri dibentuk oleh tiga perwira tinggi TNI, yaitu A.H. Nasution, Ahmad Yani, dan Gatot Soebroto. Seiring perkembangan IPKI, Pemuda Patriotik kemudian berganti nama menjadi Pemuda Pancasila. Di samping itu, kelompok seperti Buruh Pancasila, Tani Pancasila, dan Wanita Pancasila juga dibentuk untuk menghadapi kelompok-kelompok yang berhubungan dengan PKI.
Pada era Orde Baru, IPKI menjadi partai politik dan berpartisipasi dalam Pemilu 1971. Namun, terjadi perpecahan internal sehingga IPKI bergabung dengan PDI, sedangkan Pemuda Pancasila lebih memilih bergabung dengan Golkar. Pada tahun 1981, digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Cibubur di mana Japto Soerjosoemarno terpilih sebagai Ketua Umum Pemuda Pancasila.
Pemuda Pancasila memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia, khususnya pada peristiwa 1965 terkait kudeta yang memuncak pada penggulingan Presiden Soekarno. Organisasi ini dihubungkan dengan peran sebagai pasukan pendukung militer dalam peristiwa tersebut. Selain itu, Pemuda Pancasila juga terlibat dalam mendukung kebijakan pemerintahan Orde Baru. Meskipun cukup kontroversial, organisasi ini tetap aktif dalam kegiatan sosial dan telah meraih beberapa prestasi nasional. Beberapa di antaranya adalah pemecahan rekor MURI, inisiasi sajadah anti COVID-19, dan memberikan bantuan kepada korban erupsi Gunung Semeru.
Sebagai organisasi yang telah lama berdiri, Pemuda Pancasila memiliki sejarah panjang dan peran yang kompleks dalam dinamika politik Indonesia. Meskipun terlibat dalam berbagai kontroversi, organisasi ini tetap menjadi salah satu elemen penting dalam masyarakat Indonesia.
