Republik Demokratik Kongo telah mengajukan permintaan kepada Formula 1 agar tidak memberikan sanksi kepada Grand Prix Rwanda setelah terjadi konflik berkepanjangan di wilayah tersebut. Konflik ini melibatkan gerakan M23 yang didukung oleh tentara Rwanda yang telah menguasai sebagian wilayah di provinsi Kivu Utara yang berbatasan dengan Rwanda sejak 2022. Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Kongo, Therese Kayikwamba Wagner, menuliskan surat kepada pimpinan F1 Stefano Domenicali untuk menghentikan pembicaraan dengan Rwanda mengenai penyelenggaraan balapan di negara tersebut di masa depan. Hal ini menjadikan Rwanda sebagai pilihan kontroversial untuk menjadi tuan rumah Grand Prix di Afrika, mengingat latar belakangnya yang terkait dengan konflik dan pertumpahan darah di Republik Demokratik Kongo.
Rwanda telah membantah dukungan pasukannya terhadap gerakan pemberontak M23 di Republik Demokratik Kongo, namun PBB telah mempertanyakan klaim tersebut. Meskipun demikian, Rwanda terus berupaya menampilkan dirinya di panggung dunia dengan menjadi tuan rumah acara olahraga terkemuka, termasuk Grand Prix Formula 1. Kigali, ibu kota Rwanda, sedang membangun lintasan balap permanen baru di dekat bandara Bugesera untuk mendukung upaya tersebut. Selain Formula 1, Rwanda juga akan menjadi tuan rumah Kejuaraan Balap Sepeda Jalan Raya Dunia UCI 2025, menunjukkan komitmen negara ini dalam menyelenggarakan acara olahraga internasional.
Sementara Rwanda menjadi kandidat potensial untuk menjadi tuan rumah Grand Prix di Afrika, Afrika Selatan juga merupakan pesaing utama. Pemerintah Afrika Selatan sedang mencari promotor untuk menggelar acara tersebut di Kyalami atau Cape Town. Formula 1 telah menerima beberapa tawaran dari berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Thailand dan Korea Selatan, yang ingin menjadi tuan rumah balapan di masa depan. Meskipun demikian, keputusan akhir akan dipertimbangkan dengan cermat berdasarkan informasi lengkap dan nilai-nilai olahraga yang menjadi pedoman bagi F1.
