PLTN untuk Mendukung Transisi Energi di Indonesia
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memiliki rencana untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) guna mendukung transisi energi jangka panjang di Indonesia. Rencana tersebut diungkapkan dalam pertemuan dengan perwakilan Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (ORTN BRIN) serta PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) pada 6 Februari 2025.
Menurut Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, pengembangan energi nuklir di Indonesia adalah sebuah tantangan yang kompleks. Ia menekankan bahwa proses ini bukanlah sesuatu yang mudah dan bahwa ekosistemnya masih perlu dibentuk. Kementerian PPN/Bappenas bertanggung jawab dalam perencanaan pengembangan energi nuklir di Indonesia.
Pemanfaatan nuklir di Indonesia kini masih terbatas pada sektor non-energi seperti kesehatan, pertanian, dan pangan. Namun, pemerintah Indonesia telah bertekad untuk mencapai Net Zero Emission 2060, di mana energi nuklir dianggap sebagai salah satu solusi utama untuk pengembangan energi bersih dengan kapasitas besar dan penerapan yang cepat. Meski begitu, Indonesia masih dihadapkan pada tiga tantangan utama dalam pengembangan PLTN, yaitu posisi nasional dalam pemanfaatan energi nuklir, kesiapan organisasi dalam membangun dan mengelola PLTN, serta pemetaan stakeholder terkait pengembangan teknologi nuklir.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Bappenas merencanakan langkah strategis dengan membentuk kelompok kerja yang fokus pada revisi isu kelembagaan, termasuk menyusun rekomendasi untuk Presiden Prabowo Subianto mengenai pengembangan PLTN. Beberapa strategi yang akan dilakukan meliputi pembentukan tim percepatan pembangunan PLTN yang kuat dan independen, reformasi regulasi dan kebijakan energi nuklir, serta pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir untuk mengelola proyek ini secara lebih terstruktur.
Meskipun memiliki keuntungan dalam aspek teknis, pembangunan PLTN juga dihadapi dengan tantangan sosial dan politik. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Amich Alhumami, mengakui bahwa pembangunan PLTN merupakan sebuah tantangan yang melibatkan isu sosial dan politik, selain masalah teknis. Dia menegaskan bahwa meskipun rencana pembangunan PLTN sudah digaungkan sejak 20 tahun lalu, belum terwujud karena berbagai kendala yang ada.
