Jakarta kembali diwarnai rangkaian peristiwa keamanan pada Sabtu (8/2), mulai dari dugaan kecelakaan akibat pengemudi mabuk hingga sanksi berat dalam kasus yang menyeret nama AKBP Bintoro. Sejumlah kejadian itu menegaskan bahwa isu ketertiban di ibu kota tak hanya berkaitan dengan lalu lintas, tetapi juga disiplin aparat dan upaya pencegahan pelanggaran di lapangan.
Dugaan Pengemudi Mabuk Jadi Sorotan Polisi
Polisi tengah menyelidiki kecelakaan di Jalan Diponegoro yang melibatkan dua kendaraan roda empat di depan kantor Perindo, Menteng, Jakarta Pusat. Dari pemeriksaan awal, pengemudi diduga berada di bawah pengaruh alkohol sehingga petugas langsung melakukan tes urine untuk memastikan apakah ada zat lain yang turut memengaruhi kondisi pengemudi saat insiden terjadi.
Penyelidikan ini menjadi penting karena kecelakaan semacam ini kerap menimbulkan pertanyaan soal keselamatan pengguna jalan di titik-titik padat lalu lintas Jakarta. Aparat masih mendalami penyebab pasti sebelum mengambil kesimpulan lebih jauh.
Polsek Kelapa Gading Gandeng Ojol untuk Ketertiban
Di Jakarta Utara, Polsek Kelapa Gading memilih pendekatan berbeda dengan menggandeng pengemudi ojek daring untuk membantu menjaga ketertiban lalu lintas. Langkah ini juga dikaitkan dengan upaya mencegah keterlibatan dalam judi daring, yang belakangan menjadi perhatian aparat karena dinilai bisa berdampak pada perilaku sosial dan disiplin di jalan.
Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa penertiban tidak selalu dilakukan lewat penindakan semata, tetapi juga melalui kerja sama dengan kelompok yang sehari-hari berada di ruang publik dan paling sering bersentuhan langsung dengan arus lalu lintas.
Sanksi PTDH dalam Kasus AKBP Bintoro
Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengungkapkan bahwa ada tiga oknum anggota polisi yang dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terkait kasus pemerasan yang melibatkan AKBP Bintoro. Putusan ini menjadi salah satu sorotan utama karena menyangkut integritas institusi dan penegakan etik di tubuh kepolisian.
Indonesia Police Watch (IPW) turut memberikan apresiasi atas putusan sidang Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dalam perkara tersebut. Bagi publik, keputusan itu menjadi penanda bahwa pelanggaran berat di internal kepolisian tidak berhenti pada pemeriksaan, tetapi juga bisa berujung pada pemecatan.
Deretan peristiwa pada akhir pekan ini memperlihatkan dua sisi yang sama-sama krusial: penanganan pelanggaran di jalan raya dan penegakan disiplin di institusi penegak hukum. Keduanya kini sama-sama berada dalam sorotan warga Jakarta.
