Sejumlah perkara kriminal yang mencuat di Jakarta pada Jumat, 7 Februari, memperlihatkan pola kejahatan yang beragam, mulai dari pemerasan bermodus aparat, peredaran rokok impor ilegal, hingga penyalahgunaan gas elpiji bersubsidi. Di tengah sorotan publik terhadap kasus-kasus tersebut, aparat kepolisian bergerak menangani tiap temuan secara terpisah, dengan nilai kerugian dan keuntungan yang tak kecil.
KPK Gadungan dan Dugaan Pemerasan
Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap adanya tiga peran pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan yang diduga memeras mantan Bupati Rote Ndao, Leonard Haning. Kasus ini menambah daftar kejahatan yang memanfaatkan nama lembaga penegak hukum untuk menekan korban. Polisi kini menelusuri peran masing-masing pihak dalam dugaan aksi pemerasan tersebut.
Rokok Ilegal dengan Keuntungan Rp2 Miliar
Di wilayah Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta Utara menangkap seorang penjual rokok impor ilegal berinisial S. Dari hasil penelusuran awal, pelaku disebut meraup keuntungan hingga Rp2 miliar. Temuan ini menunjukkan bahwa peredaran barang ilegal masih menjadi celah bisnis yang menggiurkan bagi para pelaku, meski berisiko menabrak aturan dan merugikan negara.
Penyalahgunaan Gas Subsidi di Kelapa Gading
Masih dari Jakarta Utara, polisi juga menangkap pria berinisial ASJ yang diduga menyalahgunakan gas elpiji bersubsidi 3 kg di tempat usahanya di Kelapa Gading. Kasus ini menjadi perhatian karena gas bersubsidi seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, bukan diputar untuk kepentingan usaha. Penyidik kini mendalami bagaimana praktik itu dijalankan dan sejauh mana jaringannya bekerja.
Nama Harun Masiku Kembali Terseret
Di luar perkara yang ditangani kepolisian, sidang yang melibatkan staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Kusnadi, kembali memunculkan nama Harun Masiku. Dalam persidangan, Kusnadi menyebut pernah dititipkan tas dari Harun Masiku yang diduga berisi uang sebesar Rp400 juta. Kesaksian itu menambah lapisan baru dalam rangkaian kasus yang selama ini terus menjadi perhatian publik.
Sementara itu, mantan narapidana kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku, Agustiani Tio, juga menyampaikan bahwa sebelum diperiksa KPK, dirinya sempat ditawari Rp2 miliar oleh orang tak dikenal. Pernyataan tersebut kini ikut menjadi bagian dari rangkaian informasi yang tengah dicermati aparat penegak hukum.
Beragam kasus ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum di Jakarta masih disibukkan oleh modus kejahatan yang berbeda-beda, namun sama-sama memanfaatkan celah kepercayaan, kebutuhan masyarakat, dan keuntungan besar.
