Presiden Prabowo Subianto memulai langkah pertamanya di Dewan Pertahanan Nasional dengan menekankan satu hal: pertahanan negara bukan sekadar urusan militer, melainkan soal menjaga keselamatan rakyat. Hal itu ia sampaikan saat memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional di Istana Kepresidenan Bogor, sebuah forum yang menjadi penanda aktifnya lembaga yang telah lama diamanatkan undang-undang.
Prabowo Soroti Fungsi Pertahanan untuk Rakyat
Dalam sidang tersebut, Prabowo menegaskan bahwa pertahanan nasional harus berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ia menempatkan Dewan Pertahanan Nasional sebagai instrumen penting untuk memastikan kebijakan pertahanan tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar mendukung keamanan negara dalam jangka panjang.
Dewan Pertahanan Nasional sendiri sudah diatur sejak lama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Namun, lembaga ini baru diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024. Kehadiran aturan tersebut menjadi dasar operasional bagi lembaga yang akan berperan dalam menyusun arah kebijakan pertahanan nasional.
Finalisasi Struktur dan Tugas Strategis
Prabowo menjelaskan bahwa Dewan Pertahanan Nasional memiliki peran krusial dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara untuk periode lima tahun. Saat ini, organisasi tersebut masih menyelesaikan finalisasi struktur organisasi dan tata kerja agar bisa berjalan efektif.
Untuk mendukung operasionalnya, lembaga ini disiapkan memiliki tiga kedeputian. Struktur itu diharapkan membuat fungsi Dewan Pertahanan Nasional lebih terarah, terutama dalam membaca kebutuhan strategis pertahanan di tengah dinamika keamanan yang terus berubah.
Usulan Langsung kepada Presiden
Ketua Harian Dewan Pertahanan, Sjafrie Sjamsoedin, turut melaporkan bahwa Dewan Pertahanan Nasional memiliki kewenangan menyampaikan usulan kebijakan dan tindakan strategis langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dengan begitu, lembaga ini diposisikan bukan hanya sebagai forum koordinasi, tetapi juga sebagai penghasil rekomendasi penting bagi pengambil keputusan tertinggi di negara.
Sidang perdana ini sekaligus memberi sinyal bahwa pemerintah ingin menempatkan isu pertahanan dalam kerangka yang lebih menyeluruh, dengan rakyat tetap menjadi pusat dari seluruh kebijakan yang disusun.
