Alasan Amran Larang Kementan Berbagi Data: Temuan Menjanjikan

Di tengah kebutuhan kebijakan pertanian yang makin presisi, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman memilih menarik garis tegas: data pertanian tak boleh berseliweran dari banyak pintu. Ia menekankan bahwa satu-satunya rujukan resmi harus berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), agar angka yang dipakai pemerintah tidak memicu tafsir berbeda atau polemik di kemudian hari.

Penegasan itu disampaikan Amran usai penandatanganan nota kesepahaman dengan Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Dalam kesepakatan tersebut, Kementerian Pertanian dan BPS sepakat menjadikan data BPS sebagai sumber data pertanian yang sah dan utama.

Amran: Data Tak Boleh Jadi Alat Tafsir

Amran menilai, jika setiap pihak bebas merilis data sendiri, ruang subjektivitas akan terbuka lebar. Dari situ, kepentingan tertentu bisa ikut memengaruhi hasil, dan kebijakan yang disusun berisiko kehilangan pijakan yang kuat. Karena itu, menurut dia, data resmi harus datang dari lembaga statistik negara yang memang memiliki mandat tersebut.

Langkah ini, kata Amran, bukan sekadar soal administrasi, melainkan upaya memastikan seluruh keputusan di sektor pertanian berdiri di atas angka yang sama. Dengan begitu, perdebatan soal data tidak lagi mengganggu fokus pada kerja-kerja lapangan.

Kolaborasi untuk Kebijakan yang Lebih Tepat

Kerja sama Kementan dan BPS diharapkan memperkuat peran statistik dalam perumusan kebijakan pertanian. Bagi Amran, data yang seragam akan membantu pemerintah membaca kondisi sektor pertanian secara lebih akurat, sekaligus meminimalkan perbedaan interpretasi antarinstansi.

Di sisi lain, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyambut baik kepercayaan tersebut. Ia menegaskan BPS siap menjadi sumber data utama untuk sektor pertanian dan memastikan data yang dihasilkan bisa dimanfaatkan secara efektif dalam proses pengambilan kebijakan.

Kepercayaan Besar untuk BPS

Amalia menyebut penunjukan BPS sebagai rujukan utama merupakan bentuk kepercayaan yang besar. Menurut dia, mandat itu membawa tanggung jawab untuk menjaga kualitas data agar benar-benar bisa mendukung kebijakan yang tepat sasaran.

Dengan kesepakatan ini, pemerintah berharap tak ada lagi tumpang tindih angka di sektor pertanian. Semua pihak kini diarahkan pada satu sumber data yang sama, sehingga pembahasan kebijakan bisa bergerak lebih cepat, lebih rapi, dan lebih terukur.