“Prabowo Dorong Pertumbuhan Koperasi RI, Budi Arie Dapat Tugas Baru”

Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal kuat bahwa koperasi akan kembali ditempatkan sebagai salah satu penggerak ekonomi rakyat. Dalam pertemuan dengan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Prabowo disebut tidak hanya memberi arahan, tetapi juga menambah amunisi anggaran untuk Kementerian Koperasi sebesar Rp 10 triliun pada tahun ini.

Tambahan dana itu disampaikan Budi Arie usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Bogor. Menurut dia, anggaran tersebut akan dikelola melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) agar bisa langsung menyentuh kebutuhan permodalan koperasi dan UMKM, terutama yang bergerak di sektor riil.

LPDB Jadi Ujung Tombak Penyaluran Dana

Budi Arie menegaskan, penguatan koperasi tidak cukup hanya dengan kebijakan di atas kertas. Karena itu, LPDB diposisikan sebagai instrumen utama untuk memastikan dana bergulir benar-benar mengalir ke pelaku usaha yang membutuhkan. Fokusnya bukan semata pada pembiayaan, tetapi pada dorongan agar koperasi dan UMKM bisa bergerak lebih aktif di lapangan.

Dengan tambahan anggaran Rp 10 triliun tersebut, pemerintah berharap peran koperasi tidak berhenti sebagai organisasi simpan pinjam semata, melainkan ikut menggerakkan aktivitas ekonomi di tingkat bawah. Sektor riil disebut menjadi prioritas karena dinilai punya dampak langsung terhadap produksi, distribusi, dan perputaran usaha masyarakat.

KUD dan Pupuk Subsidi Masuk Sorotan

Dalam arahan yang diterima, Presiden Prabowo juga menyoroti perlunya revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD). Langkah ini dipandang penting agar koperasi di desa kembali memiliki fungsi yang lebih nyata dalam mendukung aktivitas ekonomi warga. Selain itu, Kemenkop juga diminta ikut terlibat dalam penyaluran pupuk subsidi.

Peran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin koperasi tidak hanya hadir sebagai lembaga pendukung, tetapi juga masuk ke rantai distribusi kebutuhan dasar petani. Dengan begitu, koperasi diharapkan bisa lebih dekat dengan sektor produksi yang menjadi penopang ekonomi daerah.

Koordinasi dengan BGN untuk Program Makan Bergizi Gratis

Tak berhenti di situ, Kementerian Koperasi juga diminta berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program makan bergizi gratis. Keterlibatan ini memperluas ruang kerja Kemenkop, sekaligus menempatkan koperasi sebagai bagian dari ekosistem program sosial pemerintah.

Dengan mandat yang semakin luas, Budi Arie menyebut kerja sama antara Kemenkop, LPDB, dan berbagai pihak terkait akan menjadi kunci pelaksanaan program-program yang telah disiapkan. Pemerintah menaruh harapan besar agar tambahan anggaran itu tidak hanya terserap, tetapi benar-benar mendorong koperasi dan UMKM lebih produktif serta berdaya saing.