Amerika Serikat (AS) bersiap untuk menutup pemerintahnya menjelang liburan Natal karena Presiden terpilih Donald Trump dan sekutunya, Elon Musk, menggagalkan rancangan undang-undang untuk menjaga lembaga federal tetap beroperasi. Musk mengecam pengeluaran ekstra yang dianggapnya tidak pantas, meskipun ada kritik terhadap ketidakakuratan data yang digunakan. RUU tersebut seharusnya disahkan untuk memastikan kelancaran operasi pemerintah, namun Trump dan Musk menolaknya, menyebut akan menolak segala pengeluaran ekstra.
Musk secara terbuka menentang RUU tersebut di media sosial, menuding adanya propaganda asing dan operasi penyensoran di dalamnya. Trump kemudian turut campur tangan dan menyatakan bahwa RUU tersebut merupakan pengkhianatan terhadap negara. Keduanya menyerukan agar Partai Republik tidak mengesahkan RUU tersebut dan menentang paket apapun yang tidak sesuai dengan perpanjangan batas pinjaman federal.
AS sendiri memiliki utang yang besar, mencapai sekitar US$ 36,2 triliun. Kongres AS telah menaikkan batas utang lebih dari 100 kali untuk memastikan pemenuhan komitmen pengeluarannya. Namun, penambahan pada paket bantuan yang diminta oleh Gedung Putih memicu ketegangan di jajaran Partai Republik. Defisit AS pun semakin membengkak, dengan utang nasional mencapai angka yang mencemaskan menjelang akhir tahun 2024.
Penutupan pemerintah telah terjadi sebelumnya selama lima minggu pada tahun 2018 hingga 2019 dan memiliki dampak negatif pada ekonomi AS. Masalah utang dan ketegangan politik di Kongres AS menjadi sorotan utama permasalahan yang dihadapi negara tersebut menjelang liburan Natal.