Situasi politik di Korea Selatan masih memanas dengan ancaman pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol. Partai oposisi utama di negara tersebut berencana untuk mencoba proses pemakzulan kembali setelah upaya sebelumnya gagal akibat boikot dari partai pimpinan presiden. Keputusan Yoon untuk mengumumkan darurat militer memicu ketegangan politik yang lebih intens, dengan oposisi menuntut agar presiden segera mengundurkan diri atau dipecat. Meskipun ada janji dari partai berkuasa bahwa Yoon akan mundur, oposisi menilai langkah tersebut ilegal dan melanggar konstitusi.
Aksi protes massal dilakukan oleh warga Korea Selatan untuk menekan parlemen agar menggulingkan presiden. Meskipun diminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan, Yoon menolak untuk mengundurkan diri dan memilih menyerahkan nasibnya kepada partainya. Deklarasi darurat militer yang dilakukan Yoon diwarnai dengan ketegangan dan kekacauan, dengan upaya penangkalan dari anggota parlemen yang tidak setuju dengan langkah presiden. Keseluruhan situasi politik ini menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas politik dan demokrasi di Korea Selatan. Menariknya, pemerintah Amerika Serikat bahkan mengetahui perkembangan terbaru melalui liputan televisi. Situasi di Korea Selatan semakin memanas, dengan ketegangan antara pihak-pihak yang saling berseteru semakin memuncak.
