BeritaBerkala: Portal Informasi Harian hingga Bulanan
Berita  

Perlu Diberikan Dukungan APBN 2025 untuk Pelaksanaan Program Pemerintah di Masa Mendatang

Perlu Diberikan Dukungan APBN 2025 untuk Pelaksanaan Program Pemerintah di Masa Mendatang

KABARFPR.COM, JAKARTA – Sesuai dengan Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo dalam Sidang Tahunan DPR RI-DPD RI pada 16 Agustus, APBN Tahun Anggaran 2025 disusun selama masa transisi kepemimpinan dari Presiden Jokowi kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrat DPR RI berpendapat bahwa penyusunan kebijakan diharapkan memberikan ruang bagi pelaksanaan program kebijakan Pemerintah selanjutnya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota DPR RI Vera Febyanthy ketika menyampaikan pandangan umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Selasa (20/8/2024).

“Kebijakan yang tercantum dalam APBN 2025 harus mampu menjawab tantangan ekonomi dan politik di dalam negeri maupun secara global, serta harus sesuai dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2030 yang akan disusun untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional ke depan,” ujar Vera.

Lebih lanjut, Fraksi Partai Demokrat menekankan pengelolaan APBN 2025 harus bijaksana berdasarkan pada rencana kebijakan pemerintah yang tercantum dalam RAPBN 2025. Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti perlunya pemerataan pembangunan yang memberikan efek pengganda. Pemerintah juga perlu memperhatikan dan waspada terhadap fenomena deflasi yang terjadi dalam 3 bulan terakhir tahun 2024, yang memberikan sinyal akan terjadinya penurunan daya beli masyarakat.

Fraksi Partai Demokrat juga menyatakan bahwa pemerintah bersama Bank Indonesia harus terus mewaspadai ketidakpastian ekonomi global. Salah satunya adalah tingginya suku bunga acuan The Fed yang bisa mempengaruhi aliran dana (Capital Outflow) dan situasi geopolitik yang akan mempengaruhi fluktuasi nilai tukar mata uang.

“Kami meminta pemerintah untuk responsif dalam mengambil kebijakan terkait harga minyak di tengah ketidakpastian tersebut terhadap lifting minyak dan gas tahun 2025. Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa perlu adanya solusi di sektor Migas karena ini merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara,” tutup Vera. (pun/aha)