BeritaBerkala: Portal Informasi Harian hingga Bulanan
Berita  

Partai Garuda meraih 1 Kursi di Kabupaten Jayawijaya, Hengky Meage Kembali Menjabat Anggota DPRD.

Partai Garuda meraih 1 Kursi di Kabupaten Jayawijaya, Hengky Meage Kembali Menjabat Anggota DPRD.

JAYAWIJAYA, PAPUA PEGUNUNGAN- Hengky Meage terpilih sebagai Anggota Legislatif terpilih Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan dari Partai Garuda daerah pemilihan Jayawijaya 1 (satu).

Dirinya mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada masyarakat Jayawijaya yang kembali memberikan kepercayaan karena telah memilihnya untuk menjadi perwakilan sebagai wakilnya di DPRD Kab. Jayawijaya.

“Sebelumnya pada pemilihan umum 2019, saya berhasil menjadi anggota DPRD dari Partai Garuda, dan sekarang, pada pemilu 2024, saya dipercaya kembali untuk memegang amanah tersebut,” ucap Hengky Meage, (9/9) kepada awak media.

Hengky menjelaskan bahwa pada pemilu 2024 lalu, dirinya mendapat 2945 suara dan Partai Garuda berhak mendapatkan satu Kursi di dapil Jayawijaya 1.

“Di Kabupaten Jayawijaya dapil satu itu diperebutkan 8 kursi untuk DPRD kabupaten, dan dari perolehan suara, alhamdulillah 1 kursi untuk Partai Garuda,” jelas Hengky.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Tim Kuasa Hukum Hengky Meage, Azis Arjoso, SH MH, menjelaskan kepada wartawan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menetapkan calon terpilih harus memperhatikan fakta-fakta hukum agar tidak terjadi permainan mafia pemilu.

“Untuk propinsi Papua Pegunungan, penetapan calon anggota DPRD terpilih dilakukan pada bulan September 2024. Keputusan KPU tersebut otomatis memiliki dampak hukum, terutama bagi yang dirugikan,” ucap Azis Arjoso SH, MH.

Selanjutnya, menurut Azis, pihak KPU RI (KPU Pusat) harus memantau dengan baik tahapan pemilu di Kabupaten Jayawijaya karena rentan terjadi penyelewengan oleh oknum mafia KPU di daerah.

“Kabupaten Jayawijaya merupakan daerah terpencil yang kerap dimanfaatkan oleh mafia pemilu untuk melakukan intervensi terhadap KPU daerah dalam penentuan calon terpilih, ditambah dengan prilaku penyelenggara pemilu yang tidak transparan, hal ini semakin memuluskan langkah para mafia pemilu,” tutup Azis Arjoso, SH MH. (Ki)