Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai pemerintahan yang otoriter, mirip dengan zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Menurutnya, birokrasi sudah dimobilisasi demi kepentingan khusus dan bukan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Didik Rachbini menyoroti anggaran negara yang mengalir deras untuk bantuan sosial (Bansos). Ia menganggap bahwa Bansos tersebut digunakan Jokowi sebagai alat politik untuk kepentingan pribadi.
Menurut Didik, Presiden Jokowi melancarkan niatnya melalui berbagai cara, baik secara terang-terangan maupun tidak langsung. Hal ini membuatnya berpendapat bahwa Bansos digunakan sebagai alat politik.
Dalam pembahasan APBN, Didik Rachbini menyebut bahwa anggaran sosial sebesar Rp 500 triliun digelontorkan untuk kepentingan politik di tengah kondisi politik yang panas menjelang Pemilu 2024. Ia menilai bahwa Pemilu 2024 adalah pemilu paling tidak jujur sepanjang sejarah karena adanya kepentingan politik yang terlibat.
Didik Rachbini juga menyoroti perbedaan antara era Pemilu saat Presiden SBY dan era Pemilu saat ini. Menurutnya, era Pemilu saat Presiden SBY lebih bersih karena tidak ada kepentingan keluarga yang terlibat dalam politik. Sementara dalam era Pemilu saat ini, putra sulung Presiden Jokowi maju dalam kontestasi politik sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto.
Didik Rachbini menekankan bahwa Pemilu 2024 tidak bersih dan penuh dengan kepentingan politik. Oleh karena itu, ia mengajak para cendekiawan untuk dapat mencermati situasi politik dengan kritis.
