BeritaBerkala: Portal Informasi Harian hingga Bulanan
Berita  

Cak Imin Menyuarakan Kritik Terhadap Aksi Jokowi yang Dianggap Ugal-ugalan, Ini Alasannya..

Cak Imin Menyuarakan Kritik Terhadap Aksi Jokowi yang Dianggap Ugal-ugalan, Ini Alasannya..

Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan keprihatinannya mengenai program hilirisasi tambang yang digencarkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Cak Imin menilai hilirisasi yang gencar berjalan di Indonesia dilakukan secara ugal-ugalan.

Cak Imin menilai selain menjamurnya tambang ilegal di 2.500 lokasi, tambang legal yang ada saat ini saja belum membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Hal ini menyusul banyaknya tenaga asing yang justru mendominasi.

“Ia menyatakan, “Kita saksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi,” dalam debat keempat Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 yang dikhususkan untuk calon wakil presiden di Jakarta Convention Center (JCC).

Selain itu, Cak Imin juga mengkritisi program hilirisasi di sektor pertambangan yang belum berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

Misalnya, seperti yang terjadi di Sulawesi Tengah, di mana ketika pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut naik 13%, namun rakyatnya masih tetap miskin. “Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah naik 13% tinggi sekali, tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak menikmati hilirisasi, apa yang mau kita lakukan sementara ilegal tetap berlanjut,” ujarnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan (Oktober 2023) total dari fasilitas pemurnian dan pemrosesan mineral mentah (smelter) khususnya untuk komoditas nikel di Indonesia, baik yang sudah beroperasi, dalam masa konstruksi, dan ingin dibangun, terakumulasi mencapai 116 smelter.

Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Staf Khusus Menteri ESDM bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif. Dia menyebutkan smelter dengan proses pirometalurgi atau smelter yang memproses nikel dengan kadar tinggi (saprolite) di Indonesia akan mencapai 97 smelter.

Sedangkan, untuk jenis smelter dengan proses hidrometalurgi yang menggunakan nikel kadar rendah (limonite) sebanyak 19 smelter.

“Irwandy mengatakan pembangunan smelter nikel kelas dua jenis pirometalurgi semakin masif dengan adanya rencana pembangunan baru smelter sebanyak 28 smelter dan untuk smelter dengan proses hidrometalurgi sedang dalam tahap perencanaan sebanyak 10 smelter. “Kebutuhan masing-masing 130 juta ton per tahun (pirometalurgi) dan 54 juta ton per tahun (hidrometalurgi),” pungkasnya.

Dia mengatakan untuk nikel melalui proses pirometalurgi di Indonesia yang sudah beroperasi terdapat sebanyak 44 smelter sedangkan untuk nikel yang melalui proses hidrometalurgi yang sudah beroperasi sebanyak 3 smelter.

Adapun, Irwandy menyebutkan saat ini masih terdapat smelter nikel dalam tahap konstruksi. Dia menyebutkan untuk proses pirometalurgi terdapat sebanyak 25 smelter tengah dibangun dan smelter nikel melalui proses hidrometalurgi terdapat 6 smelter yang tengah dikonstruksikan.

“Dengan menjamurnya smelter nikel pirometalurgi di Indonesia, nantinya izin untuk pembangunan smelter nikel kelas 2 tidak akan diberikan lagi untuk menjalankan rencana moratorium smelter nikel kelas 2,” tegas Irwandy.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkapkan Indonesia saat ini memiliki cadangan logam nikel sekitar 50-60 juta metrik ton.

Namun demikian, sisa umur cadangan nikel diperkirakan akan menurun menjadi 20 tahun menyusul dengan mulai adanya proyek smelter nikel yang saat ini dalam tahap konstruksi. “Yang jadi isu kan kapasitas produksi sekarang, kita lihat ada yang konstruksi itu kira-kira (butuh) 1 juta ton (logam nikel), jadi mungkin kapasitas kita kalau di tambang udah jadi sampai 1 juta ton itu akan membuat cadangan kita turun jadi 20 tahunan, kita targetnya sih harus bisa dijaga di 20-25 tahun,” kata Seto dalam Program Sustainable Future CNBC Indonesia, dikutip Rabu (27/09/2023).

Oleh sebab itu, saat ini pemerintah juga berupaya untuk mengembangkan industri pabrik daur ulang baterai kendaraan listrik. Pasalnya, dari proses ini setidaknya 99% nikel dapat diekstrak kembali.