Perdebatan soal program makan siang gratis kembali memanas setelah Mahfud MD menyebut kebutuhan seperti susu dan bahan pangan lain masih banyak bergantung pada barang impor. Pernyataan itu disampaikan dalam jumpa pers di Djakarta Theatre, Jakarta, Sabtu (30/12), dan langsung memunculkan tanggapan dari kubu Prabowo-Gibran.
Impor Bukan Alasan Menolak Program
Dalam tanggapan yang beredar, disebutkan bahwa fakta masih adanya impor susu justru tidak semestinya dijadikan penghalang untuk menjalankan kebijakan makan siang gratis. Argumennya, sebuah program besar bisa menjadi pemicu bagi sektor produksi dalam negeri untuk tumbuh, bukan sekadar mencatat keterbatasan yang sudah ada saat ini.
Contoh yang diangkat adalah India. Negara itu, menurut penjelasan tersebut, pernah berada dalam posisi sebagai importir susu. Namun, keadaan berubah setelah kebijakan makan siang gratis di sekolah dikukuhkan lewat keputusan Mahkamah Konstitusi India pada 2001. Dalam putusan No. 196/2001, Mahkamah Konstitusi India menyatakan setiap anak di sekolah dasar yang menerima bantuan pemerintah berhak mendapatkan makan siang siap saji dengan kandungan minimal 300 kalori dan 8–12 gram protein setiap hari sekolah selama sedikitnya 200 hari.
Efek Berantai ke Produksi Lokal
Kebijakan tersebut disebut memberi dorongan besar bagi pelaku usaha lokal dan UMKM India untuk menanamkan investasi di produksi pangan dan susu dalam negeri. Dari sana, sektor peternakan sapi perah berkembang lebih jauh dan ikut menggerakkan ekonomi pedesaan.
Pada 2023, India disebut telah menjadi produsen susu terbesar di dunia sekaligus mulai mengekspor susu. Dalam penjelasan itu, keberhasilan tersebut tidak datang dari satu faktor, melainkan dari rangkaian kebijakan yang mendorong produksi nasional agar mampu memenuhi kebutuhan program sosial berskala besar.
Infrastruktur Peternakan Jadi Kunci
Pemerintah India juga disebut memfasilitasi sektor ini melalui berbagai langkah, antara lain Dana Pengolahan dan Pengembangan Infrastruktur Peternakan untuk memperkuat fasilitas peternakan, distribusi Kartu Kredit Kisan (KCC) guna memberi dukungan kredit yang cukup dan tepat waktu kepada petani, serta peluncuran Misi Rashtriya Gokul untuk meningkatkan produktivitas dan produksi susu.
Pesan yang ingin ditekankan jelas: kebijakan publik tidak hanya dinilai dari kondisi hari ini, tetapi juga dari dampaknya terhadap kapasitas produksi di masa depan. Dalam konteks itu, program makan siang gratis diposisikan bukan sebagai beban impor, melainkan sebagai peluang untuk mendorong industri pangan dan peternakan lokal tumbuh lebih kuat.
Sumber: https://prabowosubianto.com/prof-mahfud-program-makan-siang-prabowo-gibran-pakai-barang-impor/
Source link
