KABAR DPR – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk turun tangan menindaklanjuti kasus Satpol PP Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang menyatakan dukungan kepada salah satu calon wakil presiden (Cawapres). Meskipun sudah ada klarifikasi bahwa Satpol PP yang tampil dalam video bukanlah Aparatur Sipil Negara (ASN), hal itu dianggap belum menjadi jaminan. Menurut Saan, semua aparat seharusnya menunjukkan sikap netral.
“Kita berharap Bawaslu tindak lanjuti apa yang terjadi di Garut itu. Seharusnya, walaupun mereka merasa bukan ASN, bukan PNS, mereka itu bagian dari aparat pemerintahan yang seharusnya netral. Jangan mempertontonkan seperti itulah, pakai seragam, pakai kamera lalu ikrar,” kata Saan dalam keterangannya yang dikutip Parlementaria, Rabu (3/1/2024).
Menyikapi banyaknya kritik dari publik atas potensi ketidaknetralan aparat pemerintahan, Saan mengingatkan bahwa mereka yang ada di dalam pemerintahan harus menjadi teladan bagi masyarakat.
“Khususnya jajaran aparat, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, harus menjadi teladan dalam hal netralitas. Sikapnya harus terjaga, menghindari, dan menjauhi tindakan-tindakan yang dapat mencederai netralitas aparat di semua jajaran, karena itu dapat mencederai pemilu,” tegas Saan.
Diketahui, dalam video dukungan Satpol PP Kabupaten Garut, setidaknya terdapat 13 orang berseragam Satpol PP yang terdiri dari tujuh perempuan dan enam laki-laki. Salah seorang anggota Satpol PP laki-laki yang berbicara dalam video tersebut menyampaikan bahwa mereka berasal dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut yang menyatakan dukungannya kepada salah satu calon wakil presiden.
