Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md telah berperan dalam pembukaan kembali kasus Utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang mencapai ratusan triliun Rupiah. Skandal BLBI dimulai ketika Bank Indonesia memberikan dana sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank yang hampir bangkrut akibat krisis ekonomi 1998. Para obligor seharusnya mengembalikan semua dana BLBI, namun kenyataannya hanya sedikit yang membayar.
Kemudian pada tahun 2021, pemerintah Presiden Joko Widodo membuka kembali pengusutan kasus BLBI. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI dikeluarkan sebagai tanda keseriusan pemerintah. Mahfud Md ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengarah Satgas ini dengan tugas utama menagih utang para orang kaya untuk negara.
Satgas ini telah mengantongi semua nama obligor dan debitur BLBI dengan total tagihan yang mencapai Rp 110,45 triliun. Satgas yang dipimpin Mahfud ini mulai menyisir aset-aset konglomerat yang selama ini sulit disentuh, salah satunya adalah Hutomo Mandala Putra alias Tommy Suharto.
Satgas BLBI memperkirakan bahwa Tommy Suharto memiliki hutang BLBI sebesar Rp 2,61 triliun dan beberapa aset miliknya telah disita untuk membayar utang tersebut. Hingga akhir 2023, Satgas berhasil mengumpulkan uang sebanyak Rp 34,6 triliun sebagai pembayaran atas utang BLBI, meskipun masih jauh dari target yang mencapai Rp 114 triliun.
Mengingat hasil tersebut masih jauh dari target, Mahfud Md meminta agar masa kerja Satgas BLBI diperpanjang hingga Oktober 2024 untuk dapat menyita lebih banyak aset yang bisa diserahkan ke negara.
