KABAR DPR – Selain sebagai pusat produksi bawang merah, Kabupaten Nganjuk juga memiliki potensi kesuburan tanah dan topografi sebagian wilayah di dataran tinggi pegunungan. Selain cocok untuk potensi pertanian dan perkebunan, menurut sejumlah riset juga cocok untuk pusat peternakan. Berangkat dari hal tersebut, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong agar potensi perkebunan dan peternakan juga dapat dikembangkan dan ditingkatkan.
“Jadi nantinya, selain sebagai pusat produksi bawang merah, Kabupaten Nganjuk memiliki pemasukan lain dari sektor perkebunan dan peternakan,” kata LaNyalla dalam pidatonya pada acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat bersama Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Nganjuk di Gedung Wanita Kabupaten Nganjuk, Kamis (21/12/2023).
Pada acara yang mengangkat tema ‘Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat’ itu LaNyalla melanjutkan, Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu pusat produksi bawang merah terbesar di Jawa Timur. Oleh karenanya, sudah semestinya orientasi pembangunan desa-desa di Kabupaten Nganjuk harus terintegrasi. Tujuannya agar dapat memastikan Kabupaten Nganjuk dalam hal menjaga predikat pusat produksi bawang merah.
Senator asal Jawa Timur itu menghargai langkah Pemkab Nganjuk yang membuat situs web yang menyajikan informasi lengkap mengenai bawang merah. Di dalamnya terdapat informasi mengenai kebutuhan para petani bawang merah yang meliputi penyedia sarana produksi, benih, pupuk dan lainnya. Termasuk juga informasi mengenai kelompok tani, informasi lahan, hingga produk olahan bawang merah yang siap dipasarkan.
“Saya menilai langkah Pemkab Nganjuk membuat situs web yang memuat informasi aktual mengenai bawang merah secara lengkap merupakan langkah yang tepat,” tutur LaNyalla.
LaNyalla berharap para pemegang kebijakan harus memastikan orientasi kebijakan dalam penggunaan anggaran untuk memastikan belanja pembangunan, baik APBD maupun Dana Desa (DD), untuk mendukung keunggulan kompetitif dan komparatif Nganjuk sebagai kabupaten penghasil holtikultura bawang merah terbesar di Jawa Timur.
“Maka politik kebijakan dan politik anggaran pemerintah, baik pemerintah kabupaten, maupun pemerintahan desa juga harus berorientasi untuk memastikan, semua potensi tersebut bermuara kepada peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat,” ujar LaNyalla.
Dikatakan LaNyalla, wajah provinsi adalah wajah kabupaten/kota. Begitu seterusnya hingga ke pemerintahan terkecil yakni desa. Oleh karenanya, pembangunan yang titik tekannya adalah kesejahteraan masyarakat, juga harus terintegrasi dari pusat hingga ke desa-desa.
LaNyalla juga menawarkan Peta Jalan perbaikan sistem bernegara dan mengajak kepada seluruh elemen bangsa, termasuk kepala desa di Kabupaten Nganjuk untuk melahirkan konsensus bersama agar kembali kepada pada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, untuk kemudian diperbaiki kekurangannya dengan cara yang benar, melalui teknik adendum. Bukan dengan mengganti total sistem bernegara seperti saat amandemen 1999-2002 silam.
Hadir pada kesempatan itu Pj Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono, Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad Chaniago, Dandim 0810/Nganjuk Letkol Inf Andi Sasmito, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nganjuk Alamsyah, Ketua KADIN Nganjuk Dimyati Rofi’i, Wakil Ketua DPRD Nganjuk yang juga Ketua MPC Pemuda Pancasila Nganjuk Raditya Haria Yuangga, Pengusaha Thoriq Thalib Ishaq, ratusan kepala desa se-Kabupaten Nganjuk dan sejumlah tamu undangan lainnya.
