Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan target realisasi investasi yang cukup tinggi pada tahun 2024. Targetnya mencapai Rp 1.650 triliun, naik dari target pada tahun 2023 sebesar Rp 1.400 triliun.
Namun, target tersebut jauh di atas Rencana Strategis (Renstra) BKPM 2020-2024. Dalam Renstra tersebut, target investasi pada tahun 2023 hanya sebesar Rp 1.099,8 triliun, dan pada tahun 2024 menjadi Rp 1.239,3 triliun.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan optimis target tersebut akan segera tercapai. Realisasi investasi per kuartal III-2023 telah mencapai Rp 1.053,1 triliun, atau sebesar 95,7% dari target renstra dan 75,2% dari target Presiden Joko Widodo.
“Saya kalau enggak Rp 1.400 triliun, saya enggak jadi menteri lah,” ujar Bahlil, beberapa waktu lalu.
Bahlil juga mengungkapkan, capaian arus investasi sepanjang tahun ini pun masih didominasi oleh penyertaan modal asing (PMA) atau foreign direct investment (FDI) dengan porsinya sebesar 50%.
Dari total realisasi investasi per kuartal III-2023, porsi PMA yang masuk mendominasi dengan nilai mencapai Rp 559,6 triliun atau setara 53,1% dari total realisasi investasi, sedangkan PMDN senilai Rp 493,5 triliun atau 46,9%.
Bahlil mengakui upaya untuk merealisasikan target investasi yang telah dicanangkan Presiden Jokowi bukan perkara mudah. Terutama karena semakin memburuknya kondisi perekonomian global yang tentu juga mempengaruhi sentimen investor.
Salah satu faktor risiko terbesar bagi arus investasi pada tahun depan adalah masa Pemilu serentak, baik untuk capres, caleg, hingga Pilkada. Tantangan ini harus dihadapi dengan strategi yang tepat untuk meningkatkan produktivitas domestik dan mengurangi angka ICOR yang masih tinggi.
Pemerintah akan menggelar acara Outlook Perekonomian Indonesia 2024 akhir pekan ini, Jumat (22/12/2023), untuk membahas proyeksi ekonomi global dan domestik tahun depan, investasi, strategi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, hingga sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.
