Berita DPR – Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, meminta pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia. Menurutnya, pengungsi Rohingya memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan membawa KTP palsu yang diduga dibuat di Kota Medan karena lemahnya pengawasan.
Christina menyatakan kekecewaannya terhadap temuan ini dan menegaskan bahwa pengawasan di tempat penampungan sangat lemah. Ia juga menekankan pentingnya untuk mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas oknum yang terlibat dalam pembuatan KTP bagi warga negara asing.
Ia berharap pemerintah memperhatikan kasus ini secara serius dan melakukan evaluasi yang mendalam karena kasus ini dapat memiliki dampak yang lebih rumit. Christina juga mendesak pemerintah untuk tidak lagi menerima warga Rohingya dan melakukan pendataan terhadap jumlah mereka yang berada di Indonesia serta mencari solusi terkait hal ini.
Dalam kasus ini, tim pengawasan orang asing Polres Belu, Nusa Tenggara Timur, menangkap delapan pengungsi Rohingya di Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Mereka memiliki KTP dengan alamat di sejumlah kabupaten di NTT dan mengaku memasuki Indonesia untuk mencari pekerjaan setelah buat KTP palsu di Medan.
Christina berharap agar patroli laut dapat lebih efektif dilakukan agar kapal-kapal yang mencoba masuk ke Indonesia dapat diarahkan untuk melanjutkan perjalanan mereka.
