Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menggugat kembali Uni Eropa perihal komoditas ekspor asal Indonesia di World Trade Organization (WTO). Meski demikian, kali ini bukan terkait komoditas nikel maupun minyak sawit (Crude Palm Oil/ CPO)
Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Internasional Kementerian Perdagangan Bara Krishna Hasibuan menjelaskan gugatan ini berkaitan dengan kebijakan baru yang dikeluarkan Uni Eropa.
Kebijakan tersebut berupa tambahan bea masuk antidumping (BMAD) dan Countervailing Duties atau bea masuk penyeimbang (BMP) atas lempeng baja canai dingin nirkarat atau stainless steel cold-rolled flat (SSCRF) Indonesia.
Menurut dia kebijakan pengenaan tambahan bea impor antidumping baja nirkarat lantaran produk baja Indonesia dituding mendapatkan subsidi dari pemerintah China.
“Argumentasi dari Uni Eropa adalah bahwa pemerintah China atau pabrik yang dimiliki oleh investor dari China itu yang beroperasi di kawasan industri Morowali mendapatkan subsidi dari pemerintah China,” kata Bara dalam acara Mining Zone dikutip Senin (11/12/2023).
Di sisi lain, pemerintah Indonesia menilai apa yang dituduhkan oleh Uni Eropa tersebut tidak mempunyai dasar bukti yang kuat. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan Uni Eropa terhadap produk baja nirkarat asal Indonesia dinilai tidak adil.
“Mereka tidak bisa membuktikan tipe subsidi seperti apa yang diberikan kepada pabrik tersebut,” kata dia.
Sementara, transnational subsidies atau subsidi transnasional sebetulnya juga tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di WTO yang dinamakan dengan agreement on subsidies and countervailing measures. Adapun saat ini pengacara gugatan Indonesia yang ada di Geneva telah mempelajari kasus tersebut.
“Soal transnational subsidies belum pernah satupun negara anggota atau anggota di WTO yang mengangkat kasus ini dalam suatu dispute. Jadi ini adalah pertama kali dalam sejarah pembentukan WTO ada satu anggota yang men-challenge anggota lain dalam dasar ini,” kata dia.
