Ketua DPD RI Memberikan Penghargaan atas Kolaborasi yang Sukses Antara Bupati dan Kades dalam Meningkatkan Prestasi Banyuwangi

Banyuwangi kembali menjadi sorotan, kali ini bukan semata karena capaian pembangunan daerah, melainkan karena kekompakan antara bupati dan para kepala desa yang dinilai berhasil menjaga ritme pemerintahan tetap solid. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, secara terbuka memberi apresiasi atas pola kerja sama itu dan menyebutnya sebagai salah satu kunci di balik sederet prestasi Banyuwangi di tingkat regional, nasional, hingga internasional.

Pujian tersebut disampaikan LaNyalla saat menghadiri Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi bertema “Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” di Pendopo Bupati Banyuwangi, Selasa (12/12/2023). Dalam forum itu, ia menilai hubungan yang terbangun antara bupati dan kepala desa bukan sekadar seremonial, melainkan berdampak langsung pada kualitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan di daerah.

Kolaborasi yang Dinilai Jadi Modal Utama Banyuwangi

LaNyalla menegaskan, kesatuan langkah antarpemimpin di level kabupaten dan desa telah membuat Banyuwangi mampu menunjukkan kinerja yang konsisten. Ia berharap pola seperti ini tidak berhenti pada satu periode, melainkan terus dijaga agar prestasi yang sudah diraih tidak melambat.

Senator asal Jawa Timur itu bahkan optimistis Banyuwangi berpeluang menjadi kabupaten andalan di provinsi ini. Menurut dia, capaian yang sudah ada menunjukkan bahwa Banyuwangi memiliki kapasitas pemerintahan yang kuat dan bisa dijadikan contoh bagi daerah lain.

Desa Harus Jadi Kekuatan Ekonomi

Dalam pidatonya, LaNyalla juga menyoroti posisi desa sebagai fondasi pemerintahan. Ia menyebut desa bukan sekadar unit administrasi terkecil, melainkan wajah nyata dari kabupaten secara keseluruhan. Karena itu, desa menurutnya harus diperkuat agar tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga penggerak ekonomi.

Ia menilai penguatan ekonomi desa penting untuk menahan laju urbanisasi dan menjaga sumber daya alam tetap memberi manfaat di daerah asal. LaNyalla juga menekankan bahwa sumber ketahanan pangan nasional sejatinya berada di desa, sehingga orientasi pembangunan tidak boleh lepas dari kebutuhan dasar masyarakat.

Potensi Banyuwangi Dinilai Sangat Lengkap

LaNyalla menyebut Banyuwangi memiliki modal yang nyaris lengkap, mulai dari pariwisata yang dikenal luas di dalam dan luar negeri, perkebunan, pertanian, industri kemasan, UMKM, hingga sektor perikanan dan budidaya udang. Khusus budidaya udang, ia menilai Banyuwangi merupakan sentra terbesar di Jawa Timur.

Karena itu, LaNyalla menilai Banyuwangi punya posisi strategis dalam menjaga kedaulatan pangan Indonesia, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Ia pun mendorong agar pembangunan desa-desa di wilayah tersebut tetap terhubung dengan arah pembangunan kabupaten secara menyeluruh.

Peringatan Soal Krisis Pangan dan Arah Kebijakan

Di sisi lain, LaNyalla mengingatkan ancaman krisis pangan dunia yang diperkirakan muncul menjelang 2040 hingga 2050. Ia menyebut dunia sedang bersiap menghadapi lonjakan kebutuhan pangan sekitar 60 persen, sementara Indonesia justru masih bergantung pada impor sejumlah kebutuhan pokok.

Menurut dia, ketergantungan itu tidak sejalan dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia. Karena itu, ia menawarkan pentingnya kembali pada sistem bernegara yang berlandaskan Pancasila sebagai jalan membangun kedaulatan pangan dan kekuatan ekonomi nasional. LaNyalla juga menyinggung perubahan konstitusi pada periode 1999-2002 yang, menurutnya, telah mendorong praktik ekonomi yang terlalu liberal dan membuat negara kehilangan kendali penuh atas sumber daya alam.

Ia menegaskan, gagasan ekonomi kesejahteraan yang dirumuskan para pendiri bangsa semestinya tetap menjadi pegangan, terutama dalam mengatur sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam pandangannya, Banyuwangi menjadi contoh penting bahwa ketika desa, pemerintah daerah, dan arah kebijakan berjalan seirama, hasilnya bisa jauh melampaui target administratif.

Artikel ini diterbitkan oleh Kabar DPR.