Di tengah perdebatan soal hukum, HAM, korupsi, dan terorisme menjelang Pilpres 2024, nama Prabowo Subianto kembali mendapat sorotan dari kalangan muda. Dalam forum “Kongko Fanta Law Jelang Debat Pilpres: Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme” di markas TKN Fanta, Jakarta, Senin (11/12/2023), sejumlah pembicara menilai pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, punya peluang paling besar untuk menegakkan hukum secara efektif.
Prabowo dinilai paling minim intervensi
Koordinator Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda (Fanta) Klaster Hukum, Andi Ryza Fardiansyah, menyoroti posisi Prabowo sebagai satu-satunya calon presiden yang juga menjabat ketua umum partai. Menurut dia, posisi itu membuat Prabowo memiliki kendali politik yang lebih kuat di internal partai dan ruang intervensi yang lebih kecil.
Andi menegaskan, penegakan hukum dan reformasi birokrasi membutuhkan figur yang bisa menjaga jarak dari tekanan politik. “Kalau kita bicara tentang penegakan hukum, reformasi birokrasi, yang paling bisa menjamin hukum itu tegak adalah orang yang paling kecil peluang intervensinya,” ujarnya.
DPR dan hukum saling terkait
Pandangan serupa disampaikan caleg DPRD DKI Jakarta, Osco Olfriady Letunggamu. Ia menilai penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari proses penyusunan undang-undang di DPR. Karena itu, menurutnya, posisi Prabowo sebagai ketua umum partai yang membawahi fraksi-fraksi di parlemen memberi keuntungan tersendiri dalam mengawal arah kebijakan hukum.
Osco menyebut, dengan kewenangan politik yang utuh, Prabowo dinilai lebih leluasa memastikan proses legislasi berjalan sejalan dengan agenda penegakan hukum.
Anak muda dan krisis kepercayaan pada aparat
Pengacara sekaligus akademisi, Muhammad Rizal Rustam, menambahkan bahwa anak muda punya peran penting dalam mengawasi penegakan hukum di Indonesia. Ia juga menyoroti adanya rasa tidak percaya dari generasi muda terhadap kinerja aparat penegak hukum, yang menurutnya menjadi tantangan serius dalam membangun kembali kepercayaan publik.
Rizal melihat pasangan Prabowo-Gibran membawa tawaran yang dianggap menarik, yakni gaji tinggi bagi aparat penegak hukum agar bekerja lebih profesional dan tidak tergoda korupsi. “Ini yang harus dilihat dalam perspektif hukum, ada ketidakpercayaan anak muda terhadap aparat penegak hukum. Dan saya melihat ada harapan di Pak Prabowo,” katanya.
