Harapkan Puan Maharani: Pemerintah RI Harapkan Tetap Mengadvokasi Kemerdekaan Palestina

Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menegaskan sikap Indonesia yang tidak berubah dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Menurutnya, perjuangan untuk kemerdekaan bukan sekadar sikap politik, melainkan kewajiban moral yang harus terus diperjuangkan oleh pemerintah, parlemen, dan masyarakat luas.

Indonesia Diminta Tetap Konsisten

Puan menyerukan agar Pemerintah Indonesia tetap aktif mengadvokasi kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional. Ia menekankan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa, sehingga dukungan terhadap Palestina tidak boleh melemah di tengah situasi yang terus memburuk.

Dalam pernyataannya, DPR RI juga mengajak pemerintah bersama organisasi internasional lainnya untuk lebih keras bersuara menghentikan agresi militer Israel terhadap rakyat Palestina. Puan menilai, tekanan politik dan diplomasi harus terus dijaga agar kekerasan tidak terus berulang.

Seruan Kemanusiaan untuk Palestina

Selain mendorong langkah politik, Puan juga mengajak masyarakat untuk ikut merasakan penderitaan warga Palestina dengan terus menyalurkan bantuan. Ia berharap kekejaman agresi militer Israel segera dihentikan sehingga rakyat Palestina dapat hidup dalam damai dan memperoleh kembali hak-hak dasarnya.

Dalam Aksi Bela Palestina, Puan tampak menyapa masyarakat yang hadir dan bahkan sempat berfoto bersama sejumlah peserta. Kehadirannya memperlihatkan bahwa dukungan terhadap Palestina juga mendapat ruang kuat di tengah masyarakat Indonesia.

Langkah Diplomasi yang Terus Berlanjut

Puan selama ini memang dikenal aktif menyuarakan isu Palestina, baik di dalam negeri maupun di forum internasional. Baru-baru ini, ia memimpin delegasi parlemen Indonesia yang ikut menandatangani pengajuan Joint Reservation atau keberatan bersama karena kesimpulan sidang G20 Parliamentary Speaker’s Summit tidak memuat isu kemanusiaan Palestina.

Puan menegaskan, keberatan itu bukan karena Indonesia menolak isu Ukraina, melainkan karena kesimpulan sidang dianggap tidak seimbang setelah Palestina diabaikan. Ia juga beberapa kali mendorong Turki dan negara-negara lain untuk memperkuat bantuan kemanusiaan, membuka koridor kemanusiaan, serta mendukung upaya pembukaan blokade di Jalur Gaza.