Pengalaman Bos BMKG Mengenai Keterlambatan Peringatan Dini Tsunami

Jakarta — Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyoroti satu pelajaran besar dari sejarah bencana di Indonesia: peringatan dini yang lambat bisa berujung fatal. Dalam penjelasannya, ia mengulas bagaimana sistem deteksi gempa dan tsunami di Tanah Air berkembang, sekaligus mengingat kembali keterbatasan yang pernah dihadapi saat bencana besar melanda Aceh pada 2004.

Keterlambatan yang Pernah Terjadi

Dwikorita menjelaskan bahwa pada masa gempa dan tsunami Aceh, kemampuan sistem peringatan dini masih sangat terbatas. Sensor seismograf yang tersedia hanya sekitar 25 hingga 50 unit, jauh dari kondisi ideal untuk membaca kejadian gempa secara cepat dan akurat. Proses pengolahan data pun masih dilakukan secara manual dengan bantuan alat sederhana seperti busur derajat, penggaris, pensil, dan komputer yang saat itu masih tertinggal.

Kondisi itu membuat BMKG kesulitan menentukan posisi gempa dengan segera, termasuk menilai apakah magnitudo yang terjadi berpotensi memicu tsunami atau tidak. Dari pengalaman itulah, kata Dwikorita, penguatan sistem menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.

Sistem Kini Lebih Siap, Tapi Tantangannya Berbeda

Seiring waktu, BMKG terus membangun sistem peringatan dini yang lebih baik. Namun, Dwikorita mengingatkan bahwa sistem tersebut awalnya dirancang terutama untuk membaca potensi tsunami akibat gempa Megathrust. Jenis gempa ini dikenal memiliki kekuatan besar, seperti gempa Aceh 20 tahun lalu yang mencapai 8,5 skala Richter.

Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi ancaman tsunami non-seismik, yakni tsunami yang tidak selalu dipicu gempa bumi. Menurut Dwikorita, pada masa lalu sistem peringatan untuk jenis ancaman ini belum siap. Situasi itu menjadi pengingat bahwa pembaruan teknologi harus terus mengikuti ragam karakter bencana yang mungkin terjadi di Indonesia.

Kolaborasi dan Kearifan Lokal Jadi Kunci

BMKG kini memperkuat kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Fokusnya bukan hanya membangun perangkat dan sistem, tetapi juga membentuk kesiapsiagaan warga di wilayah rawan tsunami agar mampu menyelamatkan diri dengan cepat saat ancaman datang.

Dwikorita menegaskan, teknologi saja tidak cukup. Kearifan lokal juga punya peran penting dan dalam banyak kasus terbukti menyelamatkan masyarakat. Karena itu, BMKG terus mendorong peningkatan kemampuan deteksi, penyempurnaan sistem peringatan dini, dan penguatan budaya siaga di daerah pesisir, agar tragedi seperti Aceh tidak kembali terulang dengan korban jiwa yang besar.