Keanggotaan RI di Geng Negara Anti Cuci Uang, Apa Manfaatnya?

Indonesia kini masuk ke lingkaran negara yang punya pengaruh langsung dalam perang global melawan pencucian uang. Status itu datang setelah Financial Action Task Force (FATF) resmi menerima Indonesia sebagai anggota penuh ke-40 pada Jumat, 27 Oktober 2023. Pemerintah menilai langkah ini bukan sekadar pengakuan simbolik, melainkan kartu penting untuk memperkuat reputasi sistem keuangan nasional di mata dunia.

Sri Mulyani: Keanggotaan FATF Bisa Dorong Kepercayaan Pasar

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik pencapaian tersebut dan menyebutnya berpotensi memberi efek positif bagi perekonomian domestik. Menurut dia, bergabungnya Indonesia ke FATF akan memperbaiki persepsi internasional terhadap kredibilitas sistem keuangan Indonesia dalam memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Tak berhenti di situ, Sri Mulyani juga menegaskan bahwa Indonesia kini memiliki ruang lebih besar untuk ikut menentukan arah kebijakan strategis global terkait Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APUPPT-PPSPM). Dengan posisi ini, Indonesia dinilai bisa tampil bukan hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai negara yang ikut membentuk standar internasional.

Langkah Kemenkeu: Anggaran, SDM, dan Kerja Sama Hukum

Untuk menopang peran baru tersebut, Kementerian Keuangan menyiapkan sejumlah langkah. Penguatan anggaran menjadi salah satu prioritas agar Indonesia bisa menjalankan kepemimpinan di FATF secara lebih efektif. Di sisi lain, kapasitas sumber daya manusia juga akan diperkuat, khususnya dalam pengawasan profesi akuntan yang berkaitan dengan isu pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Kemenkeu juga menyiapkan pelaksanaan bantuan hukum timbal balik atau Mutual Legal Assistance (MLA) dengan negara lain. Skema ini penting, terutama untuk mempersempit ruang penghindaran pajak dan memperkuat kerja sama penegakan hukum lintas batas. Selain itu, kualitas dan jumlah assessor serta reviewer dari Indonesia akan ditingkatkan agar bisa lebih aktif dalam tim Mutual Evaluation Review (MER) FATF.

Dampak ke Investasi dan Penegakan Hukum

Ketua Delegasi Indonesia dalam sidang keanggotaan penuh FATF, Ivan Yustiavandana, menilai status baru ini akan mengangkat kredibilitas perekonomian nasional. Ia menyebut persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia akan ikut meningkat, sehingga bisa berdampak pada arus investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Ivan juga menekankan bahwa investor akan lebih percaya karena menilai dana yang ditempatkan di Indonesia berada dalam ekosistem yang lebih aman dan berisiko lebih rendah terhadap pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Di sisi lain, keanggotaan penuh FATF membuka peluang kerja sama internasional yang lebih kuat untuk mengungkap kasus TPPU dan TPPT lintas negara, termasuk dalam upaya pemulihan aset.

Dengan status ini, Indonesia kini punya posisi yang lebih strategis untuk ikut menyusun kebijakan global APUPPT sesuai kepentingan dan perspektif nasional, sambil membawa nama baik sistem keuangan Indonesia ke forum yang selama ini menjadi rujukan banyak negara.