Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik resminya Indonesia menjadi anggota penuh organisasi global yang berfokus memberantas pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, yaitu Financial Action Task Force (FATF). Ia juga menjanjikan penguatan anggaran untuk mendukung peran Indonesia di FATF.
Menurut Sri Mulyani, resminya Indonesia menjadi anggota penuh ke-40 FATF pada Jumat (27/10/2023) akan memberikan dampak positif pada perekonomian domestik. Hal ini terutama berdampak pada peningkatan persepsi positif dunia terhadap sistem keuangan Indonesia yang kredibel dalam memberantas pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal.
Selain itu, dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh FATF, Indonesia akan memberikan kontribusi yang luas dalam penentuan kebijakan strategis global terkait Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APUPPT-PPSPM). Kontribusi ini akan semakin memperkuat kedudukan Indonesia sebagai negara yang berintegritas dan mampu berkontribusi aktif di kancah internasional.
Dalam rangka penguatan peran di FATF, Kementerian Keuangan telah menetapkan beberapa langkah, antara lain penguatan anggaran untuk mendukung peran kepemimpinan Indonesia di FATF dan memperkuat sumber daya manusia (SDM) dalam pengawasan terhadap profesi akuntan terkait isu pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kemenkeu juga akan melaksanakan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dengan negara lain, terutama dalam rangka mempersempit celah penghindaran pajak. Selain itu, jumlah dan kualitas assessor dan reviewer dari Indonesia juga akan ditingkatkan untuk berperan dalam tim Mutual Evaluation Review (MER) FATF.
Ivan Yustiavandana, Ketua Delegasi Indonesia dalam sidang keanggotaan penuh FATF, mengungkapkan bahwa dengan menjadi anggota penuh FATF, Indonesia dapat meningkatkan kredibilitas perekonomian nasional dan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia, yang kemudian akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik dalam maupun luar negeri. Investor juga akan memiliki kepercayaan lebih terhadap pemerintah karena yakin bahwa uang yang mereka investasikan di Indonesia aman dan berisiko rendah terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Keanggotaan Indonesia di FATF juga akan memiliki dampak khusus terkait penegakan hukum, di mana Indonesia dapat meningkatkan efektivitas kerjasama internasional dengan dukungan kuat dari jejaring negara anggota FATF untuk mengungkap kasus TPPU dan TPPT lintas negara, termasuk dalam pemulihan aset. Dengan status sebagai anggota penuh FATF, Indonesia juga dapat berkontribusi dalam membuat kebijakan strategis global terkait APUPPT sesuai dengan perspektif dan kepentingan Indonesia.
