Elon Musk Berminat Memasuki Pasar Indonesia untuk Layanan Starlink, Kedaulatan Informasi Menjadi Perhatian Sekjen APJII

Rencana Starlink, layanan internet berbasis satelit milik Elon Musk, masuk ke pasar Indonesia kembali memunculkan pertanyaan yang lebih besar dari sekadar persaingan bisnis. Di balik kemudahan akses internet yang dijanjikan, ada isu yang tak bisa diabaikan: siapa yang mengendalikan data, bagaimana aturan main diterapkan, dan sejauh mana kedaulatan informasi Indonesia tetap aman.

APJII Soroti Tata Kelola dan Perizinan

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Zulfadly Syam, menilai kehadiran Starlink harus dilihat dengan sangat hati-hati. Menurut dia, perusahaan asing yang ingin menyediakan layanan di Indonesia wajib melalui tahapan perizinan yang jelas, mulai dari Penanaman Modal Asing (PMA), izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hingga pendaftaran alamat IP yang berada di Indonesia.

Ia menekankan bahwa proses tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari tata kelola industri yang menentukan apakah layanan asing bisa beroperasi tanpa menabrak aturan yang sudah ada. Bagi Zulfadly, pemerintah perlu memastikan seluruh mekanisme berjalan transparan sebelum membuka ruang lebih luas bagi pemain internet berbasis satelit.

Keamanan Siber dan Kedaulatan Informasi Jadi Sorotan

Selain soal izin, Zulfadly juga mengingatkan ancaman keamanan siber. Menurutnya, data dan informasi di Indonesia adalah aset penting yang harus dijaga dengan serius. Semakin besar konektivitas yang masuk, semakin besar pula risiko yang harus diantisipasi, terutama jika pengelolaan data dilakukan tanpa kontrol yang memadai.

“Jadi kalau kita sembarangan tidak hati-hati apapun itu teknologinya bisa mengancam keamanan siber kita. Nah sekarang kita tanya dulu kepada pemerintah apa arti kedaulatan informasi,” kata Zulfadly dalam podcast Jurnalis dan Content Creator Network (JCC Network) berjudul “Pertarungan Internet! Starlink ‘Ancam’ Internet Lokal?”, Jumat (3/11/2023).

Kritik Soal Tenaga Kerja Lokal

Di sisi lain, Pengamat Kebijakan Publik Riko Noviantoro menyoroti aspek yang tak kalah sensitif, yakni minat Starlink membangun bisnis di Indonesia tanpa merekrut tenaga kerja Indonesia. Menurutnya, sikap seperti ini patut dipandang sebagai persoalan serius karena menyangkut manfaat ekonomi yang semestinya ikut dirasakan masyarakat lokal.

Riko mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh kehilangan posisi tawar saat berhadapan dengan perusahaan asing. Ia menilai regulasi harus disusun agar tetap menguntungkan pelaku usaha dan tenaga kerja dalam negeri, bukan justru membuka jalan bagi dominasi pihak luar.

“Saya pikir ini akan menjadi kecelakaan jangka panjang jika pemerintah tidak berhati-hati, karena akhirnya kita akan menyerahkan wilayah Indonesia kepada satelit yang diberikan oleh Elon Musk,” tambahnya.