Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali mengomentari status putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi calon wakil presiden (cawapres). Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, pada Sabtu (28/10/2023).
Basarah meyakini bahwa Gibran sudah mengetahui AD/ART dan mekanisme partai dalam mengambil keputusan. Basarah menjelaskan bahwa Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri, memiliki hak prerogatif dalam memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh PDIP.
Megawati telah memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk diusung oleh partai tersebut. Oleh karena itu, semua kader PDIP diwajibkan untuk mendukung keputusan tersebut.
“Ketika Gibran keluar dari keputusan yang sudah diambil oleh Bu Megawati dan bahkan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi dan aturan partai, dia telah melakukan pembangkangan,” ungkap Basarah.
Basarah juga menyebut bahwa PDIP menunggu etika politik Gibran untuk mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) partai tersebut. Ia menambahkan bahwa yang sebenarnya mereka tunggu adalah etika politik dari Gibran yang sekarang mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden Indonesia, untuk menerima kartu tanda anggota PDIP.
Lebih lanjut, Basarah menegaskan bahwa pihaknya menunggu etika politik Gibran terhadap partai yang telah membesarkan keluarganya. Ia juga menyinggung peran PDIP bagi keluarga Gibran, termasuk ayahnya, Jokowi.
