Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menekankan bahwa pemimpin Indonesia selanjutnya yang akan menggantikan Presiden Joko Widodo harus melanjutkan upaya hilirisasi yang telah dipercepat oleh pemerintah saat ini. Bahlil mengatakan bahwa jika langkah hilirisasi dihentikan dan tidak dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali ke zaman penjajahan di mana Indonesia hanya bisa mengekspor bahan mentah hasil sumber daya alamnya ke negara lain.
Bahlil juga meyakini bahwa saat ini ada pihak yang tidak ingin Indonesia menjadi negara yang lebih mandiri dengan melakukan langkah hilirisasi sumber daya alamnya. Dia menyebut bahwa ada pihak yang ingin menghentikan upaya hilirisasi tersebut dengan mempengaruhi calon presiden yang akan bertarung di Pemilihan Presiden 2024.
Bahlil menegaskan bahwa hilirisasi dimulai di era Presiden Jokowi dan ada orang yang ingin membuat program agar hilirisasi tidak dilanjutkan. Menurutnya, negara tidak boleh dikendalikan oleh orang-orang seperti ini dan presiden harus berani serta paham teknis agar program hilirisasi dapat dilanjutkan. Bahlil menyampaikan hal ini sebagai menteri investasi dan menginginkan agar legacy yang ada di BKPM dapat dilanjutkan oleh siapapun menterinya.
Data Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan bahwa realisasi investasi di bidang hilirisasi pada periode Januari-September 2023 mencapai Rp 266 triliun. Investasi terbesar terdapat di sektor mineral untuk smelter nikel, tembaga, dan bauksit. Selain itu, juga terdapat investasi di sektor pertanian CPO, kehutanan sektor pulp & paper, minyak dan gas petrokimia, serta ekosistem kendaraan listrik.
Sumber: viva.co.id
