KABARDPR.COM, BALI – Kasus jual beli jabatan diduga terjadi di Kabupaten Tabanan, Bali dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu modus yang sedang diselidiki adalah jual beli tenaga kontrak yang diduga bahkan telah menjadi tradisi di lingkungan tersebut.
Koordinator Indonesia Monitoring Government (KIMG), Muhammad Rezki menyatakan bahwa kasus ini telah menjadi pola yang terjadi secara berulang. Dia mengungkap bahwa salah satu hal yang marak terjadi adalah mutasi jabatan yang seringkali dilakukan secara sewenang-wenang.
“Biasanya ada biaya setoran per kepala, tapi tidak bisa kita buktikan itu. Kecuali korban yang bicara atau ada operasi tangkap tangan, baru bisa dibuktikan,” kata dia kepada media pada Minggu, 4 Agustus 2024.
LSM yang aktif dalam menyoroti kebijakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia mengungkapkan bahwa setelah mutasi dilakukan secara ugal-ugalan, terdapat modus lain yang digunakan untuk pengangkatan tenaga kontrak.
Dia memberikan contoh kasus yang terjadi di Rumah Sakit Nyitdah. Dia menyebut sekitar 30 lebih tenaga kontrak diangkat oleh Bupati Tabanan sekitar satu tahun yang lalu.
“Seperti De Koan yang anaknya diangkat sebagai tenaga kontrak. Diminta uang juga, tapi dia tidak mau membayar. Akhirnya batal, tetapi tetap diangkat meskipun tidak membayar karena De Koan marah dan tidak mau membayar. Anaknya yang merupakan dokter tahun lalu diangkat menjadi tenaga kontrak. Ada dugaan diminta sekitar Rp50 juta untuk dibayar,” ujarnya.
Belum lagi, lanjut sumber ini, kasus besar lain yang kemudian berujung pada penyelidikan Polda Bali. Salah satunya terkait dugaan rumah jabatan Wakil Bupati Tabanan.
Dan baru saja terjadi ini. Rumah pribadi Komang Gede Sanjaya yang digunakan sebagai rumah jabatan wakil bupati saat itu. Diduga adanya sewa menyewa dan rumah pribadinya disewakan menjadi temuan kemarin,” kata dia.
Kasus serupa, katanya, identik dengan apa yang terjadi pada rumah jabatan di Pemkab Buleleng sebelumnya. “Temuannya masih di Polda. Edi Wirawan, saat ini Wakil Bupati Tabanan, juga sempat didatangi oleh Kabag Hukum Pemkab Tabanan. Ini wakil dari Polda ditemukan rumah jabatan. Ini terjadi sekitar 6 bulan setelah dilantik,” tegasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, masih menunggu keterangan dari Pemkab Tabanan. (Ki)
