Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Mulyadi, menyerukan agar pemerintah segera mengambil tindakan untuk memberantas praktik judi online dan pinjaman online ilegal. Dia menekankan pentingnya peran pemerintah sebagai regulator yang memiliki wewenang penuh terhadap akses internet terkait situs dan aplikasi digital yang dimanfaatkan oleh sindikat perjudian online.
Mulyadi menyatakan hal ini dalam Rapat Panja RKP dan Prioritas Anggaran Tahun 2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Senin (24/6/2024). Menurutnya, judi online dan pinjol merupakan penyebab utama dari tindak kriminalitas, dan untuk itu, pemberantasan keduanya harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke akarnya.
Riset menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah penggemar judi online tertinggi, yang merupakan fenomena yang mengkhawatirkan dan harus menjadi perhatian pemerintah. Menteri PMK dan Menkopolhukam harus menjaga ekosistem digital yang terancam di negara ini.
Data pribadi merupakan aset berharga di era digital saat ini, dan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat harus menjadi prioritas. Mulyadi juga mengajak pemerintah untuk meninjau kembali definisi kemiskinan agar kebijakan dan alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran.
Ia menekankan bahwa kebijakan pemerintah haruslah berpihak pada rakyat dan melibatkan pihak terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah tegas terhadap praktik judi online dan pinjol ilegal di Indonesia.
