Pemerintah Perlu Mengambil Tindakan Tegas Terhadap Judi Online dan Pinjol Ilegal

Judi Online dan Pinjol Ilegal Dinilai Jadi Akar Masalah, DPR Desak Pemerintah Bertindak Tegas

Desakan agar pemerintah bergerak lebih keras memberantas judi online dan pinjaman online ilegal kembali mengemuka di DPR. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Mulyadi, menilai dua praktik itu bukan sekadar pelanggaran digital biasa, melainkan sudah menjadi sumber persoalan sosial yang merembet ke kriminalitas dan mengganggu ruang aman masyarakat di dunia maya.

Pemerintah Diminta Tidak Hanya Mengawasi, Tapi Memutus Akses

Dalam Rapat Panja RKP dan Prioritas Anggaran Tahun 2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024), Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan penuh sebagai regulator untuk menertibkan akses internet yang dipakai situs maupun aplikasi digital oleh jaringan judi online. Menurut dia, langkah yang dibutuhkan bukan lagi sebatas imbauan, melainkan tindakan nyata yang menyasar sumber masalah.

Ia menyebut judi online dan pinjol ilegal telah mendorong munculnya berbagai tindak kriminal. Karena itu, pemberantasan keduanya harus dilakukan secara menyeluruh, bukan setengah-setengah. Bagi Mulyadi, jika akar persoalan dibiarkan, dampaknya akan terus meluas dan sulit dikendalikan.

Perlindungan Data dan Ekosistem Digital Jadi Sorotan

Mulyadi juga menyoroti ancaman terhadap ekosistem digital Indonesia. Ia menyebut riset menunjukkan Indonesia memiliki jumlah penggemar judi online tertinggi, kondisi yang menurutnya patut menjadi alarm serius bagi pemerintah. Dalam pandangannya, Menteri PMK dan Menkopolhukam perlu ikut menjaga ruang digital agar tidak terus dimanfaatkan oleh jaringan ilegal.

Selain itu, ia menekankan bahwa data pribadi masyarakat kini menjadi aset yang sangat berharga. Karena itu, perlindungan data tidak boleh dipandang sebagai isu sampingan, melainkan harus masuk ke prioritas kebijakan negara. Ketika data bocor atau disalahgunakan, masyarakat yang paling rentan akan menanggung akibatnya.

Usul Tinjau Ulang Definisi Kemiskinan

Di forum yang sama, Mulyadi juga meminta pemerintah meninjau kembali definisi kemiskinan agar kebijakan dan alokasi anggaran bisa lebih tepat sasaran. Menurutnya, kebijakan publik yang baik harus benar-benar berpihak kepada rakyat dan melibatkan pihak-pihak terkait dalam penyusunannya.

Ia menilai kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai jika pemerintah hanya menangani gejala, sementara akar persoalan seperti judi online dan pinjol ilegal tetap dibiarkan tumbuh. Karena itu, ia menegaskan perlunya langkah tegas, terukur, dan berkelanjutan agar ruang digital Indonesia tidak terus dikuasai praktik yang merugikan masyarakat.