Pemerintah Diwajibkan Meneliti Peluang BUMN Mengexport Bahan Baku Makanan Jemaah Haji ke Arab Saudi

KABARDPR.COM, MADINAH- Pemerintah didorong untuk lebih serius membaca peluang ekonomi dari penyelenggaraan haji, bukan hanya dari sisi pelayanan, tetapi juga dari sisi bisnis yang bisa melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu sektor yang dinilai paling terbuka adalah penyediaan bahan makanan bagi jemaah haji Indonesia yang jumlahnya mencapai ratusan ribu setiap tahun.

BUMN Pangan Diminta Ambil Peran

Anggota Tim Pengawas Haji DPR, Luluk Nur Hamidah, menilai kebutuhan logistik jemaah haji merupakan pasar besar yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara lebih strategis oleh Indonesia. Menurut dia, peran BUMN di bidang pangan dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat pelayanan sekaligus membuka peluang usaha baru di Arab Saudi.

“Kami juga akan meminta kepada BUMN di bidang pangan seperti ID FOOD atau RNI untuk mempertimbangkan kemungkinan serta peluang untuk meningkatkan pelayanan pada tahun-tahun mendatang, terutama terkait pemenuhan kebutuhan pangan bagi jemaah haji kami,” kata Luluk saat kunjungan ke salah satu perusahaan katering di Madinah, Sabtu (8/6/2024).

Perjanjian Dagang Dinilai Perlu Ditinjau Ulang

Luluk menegaskan, agar Indonesia bisa masuk lebih jauh ke rantai penyelenggaraan haji, pemerintah perlu meninjau kembali perjanjian perdagangan dengan Arab Saudi. Ia menilai langkah itu penting supaya kerja sama yang dibangun tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan benar-benar memberi ruang bagi produk dan pelaku usaha nasional.

Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu juga menyebut DPR siap mendukung jika ada hambatan di lapangan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan dan regulasi. Menurutnya, pemerintah semestinya sudah memiliki jejaring bisnis di Arab Saudi, baik melalui skema government to government maupun business to business.

Peluang Besar yang Belum Dioptimalkan

Dalam pandangan Luluk, skema business to business dapat menjadi celah bagi BUMN untuk masuk lebih aktif, sekaligus memastikan keuntungan dari kebutuhan besar jemaah haji tidak terus mengalir ke luar negeri. Ia menilai, dengan skala jamaah Indonesia yang sangat besar, sudah seharusnya ada kontribusi yang lebih maksimal dari perusahaan pelat merah di sektor pangan.

“Sehingga BUMN dapat memberikan kontribusi maksimal dan berperan strategis dalam hal ini karena menyangkut jumlah jemaah haji yang besar, akan disayangkan jika keuntungan terus mengalir ke luar negeri,” ujarnya. (tvr/aha)