Upaya menekan praktik perdagangan berjangka komoditi ilegal terus diperketat. Sepanjang 2023, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah memblokir 1.855 situs web yang kedapatan menawarkan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah ini ditempuh untuk mencegah masyarakat menjadi korban kerugian sekaligus memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha yang benar-benar berizin.
Marak Lewat Media Sosial dan Aplikasi
Plt. Kepala Bappebti Kasan menegaskan bahwa penawaran PBK ilegal masih sering muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari promosi, iklan, hingga pelatihan yang disebarkan lewat media sosial, situs web, dan aplikasi ponsel pintar. Menurut dia, kondisi ini membuat masyarakat harus lebih waspada terhadap bujukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Bappebti, kata Kasan, tidak hanya bergerak setelah pelanggaran ditemukan, tetapi juga melakukan langkah pencegahan dan penindakan secara berkelanjutan. Tujuannya jelas: mengurangi risiko penipuan dan melindungi masyarakat dari skema yang menjanjikan keuntungan cepat namun berpotensi merugikan.
Wajib Izin Sebelum Beroperasi
Di kesempatan yang sama, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, Aldison, menegaskan bahwa setiap pihak yang menjalankan kegiatan PBK di Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti dan tunduk pada aturan yang berlaku. Entitas asing maupun lokal yang ingin menjalankan usaha di Indonesia diminta mengurus perizinan terlebih dahulu sebelum beroperasi.
Jika ditemukan kegiatan PBK tanpa izin, Bappebti akan menempuh langkah hukum sesuai ketentuan. Meski begitu, situs yang sudah diblokir tetap bisa dipulihkan apabila pemiliknya menunjukkan itikad baik untuk mengurus legalitas dan mematuhi aturan yang berlaku.
Publik Diminta Aktif Mengecek Legalitas
Bappebti juga mendorong masyarakat ikut terlibat melaporkan dugaan penawaran ilegal di bidang PBK melalui saluran resmi media sosial Bappebti atau dengan datang langsung ke kantor Bappebti. Kolaborasi dengan masyarakat dinilai penting agar pemberantasan aktivitas ilegal tidak hanya bertumpu pada pengawasan pemerintah.
Aldison mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergoda oleh iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Sebelum bertransaksi, publik diminta mengecek terlebih dahulu profil dan legalitas perusahaan melalui situs resmi Bappebti di https://ceklegalitas.bappebti.go.id/.
Source link
