Doha – Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, optimis bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh hingga 8% dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Prabowo menyatakan hal tersebut ketika menghadiri Forum Ekonomi Qatar 2024 di Doha pada hari Rabu (15/5). Dia ditanya tentang proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun kepemimpinannya nanti.
“Saya sangat yakin, saya sudah berbicara dengan para pakar dan mempelajari angka-angkanya. Saya yakin kita dapat dengan mudah mencapai 8%. Saya bertekad melampauinya,” kata Prabowo, yang pada kesempatan tersebut didampingi oleh Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.
“Mungkin harapannya bisa terwujud dalam dua atau tiga tahun ke depan,” lanjutnya. Prabowo juga menyebutkan bahwa kebijakan hilirisasi akan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di masa depan dan membutuhkan waktu beberapa tahun. Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun pertama pemerintahannya adalah sektor pertanian dan energi.
“Kita ingin melakukan langkah berkelanjutan dengan cepat. Kita ingin memproduksi biofuel dari minyak kelapa sawit dan ini akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat,” ungkap Prabowo.
“Selama ini kita mengimpor diesel senilai 20 miliar dolar AS setiap tahun. Dapat dibayangkan berapa penghematan yang akan kita dapat jika beralih ke biofuel,” tambahnya. Prabowo juga menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi untuk mengurangi impor tidak berarti mengadopsi konsep ekonomi proteksionis.
Ia ingin Indonesia menjadi negara industri yang maju dan bukan hanya eksportir bahan mentah. Menurutnya, setiap negara akan memperjuangkan kepentingan nasional untuk melindungi rakyatnya.
“Kami tidak proteksionis. Apa yang kami lakukan adalah sangat logis, setiap negara di dunia akan memperjuangkan atau melindungi kepentingan inti nasional dan rakyatnya,” tegas Prabowo. “Kita ingin melakukan industrialisasi dan ini adalah sumber daya alam kita yang harus dilindungi demi kepentingan rakyat. Kita harus mendapatkan nilai penuh untuk itu. Kita tidak bisa terus menerus mengimpor barang-barang industri. Itu tidak adil bagi rakyat kita,” lanjutnya.