Berita  

LaNyalla: Kebudayaan sebagai Wujud Karakter dan Identitas Bangsa

KABARDPR.COM, DENPASAR – Di tengah derasnya perubahan global, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan bahwa kebudayaan bukan sekadar warisan, melainkan benteng yang menjaga karakter dan identitas bangsa. Pesan itu ia sampaikan di Denpasar, Bali, saat berbicara dalam Focus Group Discussion Kebudayaan Sebagai Jati Diri Bangsa bertema Tantangan Global, Ketahanan Budaya dan Pancasila, Rabu, 29 Mei 2024.

Kebudayaan Jadi Ukuran Ketahanan Nasional

LaNyalla menilai ketahanan nasional tidak cukup dibangun dari sektor pangan, energi, kesehatan, pendidikan, dan militer. Menurut senator asal Jawa Timur itu, kebudayaan juga harus ditempatkan sebagai unsur utama karena dari sanalah karakter bangsa terbentuk dan dijaga.

“Mengapa ketahanan kebudayaan penting? Karena esensi dari kebudayaan adalah karakter dan jati diri bangsa,” ujar LaNyalla di Kantor Perwakilan DPD RI, Denpasar, Bali.

Ia menekankan, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu memelihara identitasnya sendiri. Dalam pandangannya, Indonesia tidak boleh kehilangan akar di tengah tantangan zaman yang terus berubah, terutama ketika arus globalisasi dan disrupsi teknologi semakin kuat memengaruhi kehidupan sehari-hari.

Akar Peradaban Nusantara dan Nilai Pancasila

Dalam paparannya, kolektor Keris Pusaka itu mengingatkan bahwa Indonesia lahir dari peradaban besar pada masa Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Dari masa itulah, kata dia, tumbuh pengetahuan, ilmu, dan kebudayaan yang membentuk watak bangsa hingga hari ini.

“Sebagai bangsa dan negara yang berasal dari peradaban besar pada zaman Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, seharusnya kita memiliki kebudayaan yang kuat,” kata pria asal Bugis tersebut.

LaNyalla juga mengaitkan jati diri bangsa dengan nilai-nilai Pancasila. Ia menyebut nilai itu sudah hidup di bumi Nusantara jauh sebelum penjajahan Belanda, dan karena itu Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan denyut yang menghidupkan bangsa Indonesia.

Atas dasar itu, DPD RI periode 2019-2024, lanjutnya, mengajukan Rancangan Undang-Undang inisiatif tentang Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara. Ia menyebut rancangan tersebut telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional.

DPD RI Dorong Peran Pewaris Kerajaan dan Masyarakat Adat

LaNyalla menegaskan dukungan agar pewaris kerajaan, kesultanan, dan masyarakat adat Nusantara dapat ikut menentukan arah bangsa. Menurutnya, mereka adalah penjaga ketahanan kebudayaan yang tidak bisa dipisahkan dari ketahanan nasional Indonesia.

Ia juga mengingatkan bahwa dunia sedang menghadapi disrupsi di berbagai bidang, mulai dari ketegangan geopolitik global, perkembangan teknologi, hingga perubahan lingkungan. Karena itu, ia meminta semua pihak tidak membiarkan pemerintah bekerja sendirian dalam menjaga fondasi bangsa.

“Kita harus bersatu dan tidak membiarkan pemerintah bekerja sendirian,” tegasnya.

FGD tersebut dipimpin oleh Putu Eka Gunayasa sebagai moderator. Dua narasumber yang hadir, yakni Raja Denpasar Ida Pengelingsir Puri Satria Denpasar dan Dosen Institut Seni Indonesia Denpasar Dr Kadek Suartaya, turut memberi pandangan yang mendapat respons positif dari peserta.

Ida Pengelingsir Puri Satria Denpasar menyatakan sependapat dengan LaNyalla. Ia menilai sumber kebudayaan bertumpu pada keraton atau kerajaan, dan semakin lestari keberadaan keduanya, semakin kuat pula bangsa.

Sementara itu, Dr Kadek Suartaya menyoroti dampak disrupsi teknologi, termasuk robotisasi dan kecerdasan buatan, terhadap budaya. Menurutnya, penggunaan gawai sehari-hari juga perlahan menggerus kebiasaan budaya yang selama ini hidup di masyarakat.

Acara itu dihadiri sejumlah anggota DPD RI, di antaranya H. Bambang Santoso, Ngurah Amara, Bustami Zainuddin, Arya Wedakarna, Alfiansyah Komeng, Rudi Tirtayana, dan Yulianus Henock Sumual. Hadir pula perwakilan Sekda Provinsi Bali, Kepala Bidang Cagar Dinas Kebudayaan, anggota Polda Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, utusan Makodam X Udayana, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

Di forum itu, pesan yang mengemuka jelas: kebudayaan bukan ornamen pelengkap, melainkan fondasi yang menentukan apakah Indonesia tetap berdiri dengan identitasnya sendiri atau larut dalam arus perubahan yang kian cepat.