KABAR DPR – PKS berhasil lolos ke Senayan dengan perolehan suara 8,4% atau 12.781.353 suara nasional pada Pemilu 2024, menjadi salah satu dari delapan partai yang lolos.
Dengan perolehan tersebut, PKS berhasil meraih posisi ke-6, naik dari posisi ke-7 pada Pemilu 2019.
“Alhamdulillah kami bersyukur atas kenaikan suara PKS pada pemilu 2024 ini dengan 12.781.353 pemilih (8,42%) dan insya Allah memperoleh 53 kursi DPR. Tentu ini merupakan amanah dan kepercayaan dari rakyat,” kata Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, Jumat (22/3/2024).
Jazuli menyatakan bahwa salah satu faktor peningkatan suara adalah strategi penempatan caleg baru, muda, dan segar dalam daftar PKS.
“Syukur alhamdulillah diantara 53 caleg terpilih ada lebih dari 10 orang yang mewakil milenial bahkan Gen-Z. Bahkan, yang membuat kami bangga dan surprise anak-anak muda ini bukan hanya menang di dapilnya tapi suaranya tinggi-tinggi seperti Habib Idrus di Banten III, dr. Gamal di Malang Raya, Kholid di Jabar VI, Meitri di Jatim VIII,” ungkapnya.
Jazuli menjelaskan bahwa peningkatan suara dan kursi PKS sudah diprediksi, meskipun tidak sesuai dengan kalkulasi awal.
“Ada banyak faktor peningkatan suara dan jumlah kursi PKS, tapi utamanya PKS mengandalkan disiplin dan soliditas kader, struktur, relawan dan saksi PKS dalam kerja-kerja pemenangan sebagai leverage atau keunggulan kompetitif PKS selama ini,” ujarnya.
Jazuli juga menegaskan bahwa pemenangan PKS didasarkan pada pelayanan, kepedulian, keberpihakan, dan kerja-kerja konkret di tingkat bawah untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
“Kader dan struktur PKS aktif dan masif melakukan canvasing door to door, layanan kesehatan, bakti sosial, dan lain-lain,” jelasnya.
Jazuli menambahkan bahwa peningkatan suara dan kursi PKS pada pemilu 2024 ini juga karena konsistensi PKS sebagai oposisi yang selalu kritis dan berpihak pada rakyat.
“Kita sangat peduli terhadap nasib rakyat, dan kepentingan negara. Di mana dampak kebijakan yang dikritisi oleh PKS banyak yang terbukti benar dikemudian hari dan dirasakan menyulitkan ekonomi rakyat dan merugikan negara,” pungkasnya.